Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Program pendidikan tinggi tanpa biaya atau Gratispol yang baru saja diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai sebagai terobosan berani dalam reformasi sektor pendidikan.
Namun, akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Susilo, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program ini di lapangan.
Menurutnya, Gratispol telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui Peraturan Gubernur (Pergub), dan itu menjadi langkah awal yang penting.
Namun, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga pada pelaksanaan eknis yang efektif dan pengawasan yang menyeluruh.
“Semua program, termasuk Gratispol, perlu diawasi dalam hal implementasinya. Pergub sudah disiapkan, itu bagus sebagai pijakan hukum, tapi pengawasan di tingkat lapangan tetap krusial,” ujar Susilo saat diwawancarai melalui sambungan telepon seluler, Senin 7 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa masing-masing perguruan tinggi juga perlu menyiapkan sistem internal yang solid, terutama dalam pengelolaan skema pembiayaan dan mekanisme pencairan bantuan dari Pemprov Kaltim.
“Kampus harus punya format yang kuat dalam mendukung pembiayaan dan pembayaran bantuan. Jangan hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga proaktif membangun sistem yang akuntabel,” lanjutnya.
Susilo juga menyoroti pentingnya peran tim pelaksana beasiswa atau tim lapangan, yang bertugas memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.
Menanggapi kekhawatiran publik soal kemungkinan program ini mangkrak di tengah jalan, Susilo menilai potensi tersebut relatif kecil selama komitmen politik dan teknis dari pemerintah daerah tetap dijaga.
“Kalau sudah masuk dalam komitmen kebijakan, dan persiapan berjalan matang, potensi mangkrak sangat kecil. Tapi tetap harus ada antisipasi untuk skenario terburuk. Perlu ada kesiapan administratif dan keuangan,” jelasnya.
Ia menutup dengan menyerukan keterlibatan semua pihak termasuk DPRD, masyarakat, dan kalangan akademisi untuk bersama sama mengawal jalannya program Gratispol.
“Yang paling penting dalam penerapan Gratispol adalah pengawasan kolektif. Ini tanggung jawab bersama agar benar-benar berdampak bagi pendidikan anak-anak Kaltim,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
