Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Penerapan tarif yang besar ternyata menyimpan sedikit kejangalan. Masyarakat yang mengira driver ojek online mendapatkan pendapatan yang bersih, kenyataannya setiap pesanan makanan yang diantar driver hanya Rp2-5 Ribu yang benar-benar sampai ke kantong pengemudi.
Realita itulah yang akhirnya meledak ke permukaan dalam audiensi terbuka di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin pagi 7 Juli 2025.
Pertemuan itu mempertemukan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan manajemen aplikator Gojek, Grab, Maxim serta aliansi mitra driver seperti Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos) dan Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB).
Ketua Budgos, Ivan Jaya, menyebut apa yang selama ini terjadi bukan sekadar pemotongan, melainkan eksploitasi terselubung yang berlangsung lama dan sistematis.
“Masyarakat selama ini mengira driver sejahtera karena bayar ongkir mahal. Padahal yang kami terima cuma dua ribu. Kami ditindas, dan masyarakat juga dibohongi,” ujar Ivan dengan nada geram.
Meski pihak aplikator telah menyatakan kepatuhan terhadap penetapan tarif taksi online sesuai SK Gubernur 2023, para driver menilai masalah utama bukan pada tarif, melainkan pada skema pembagian hasil yang timpang.
“Tarif bisa saja naik, tapi kalau sistemnya tetap memangkas pendapatan kami demi subsidi promo, itu sama saja. Kami dijadikan tumbal agar masyarakat dapat harga murah,” lanjut Ivan.
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Gubernur, Sekda, Dishub, dan Biro Hukum, pemerintah mengultimatum aplikator untuk segera menghentikan seluruh program promosi yang dinilai menekan penghasilan mitra.
Beberapa di antaranya adalah program goceng, double order, dan sistem slot yang membuat driver bekerja lebih banyak dengan hasil yang kian kecil.
Pemerintah memberi waktu 1x24 jam kepada aplikator untuk menghapus program-program tersebut.
Jika tidak dipatuhi, ancamannya tak main-main, pencabutan izin operasional dan pelarangan aktivitas di seluruh wilayah Kaltim.
“Kalau besok masih dijalankan, maka aplikator kami minta angkat kaki dari Kaltim,” pungkas Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. (*)
Editor: Redaksi
