Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti minimnya sosialisasi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, terutama terkait program Gratispol yang mencakup sektor pendidikan hingga perjalanan spiritual bagi penjaga rumah ibadah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui secara jelas mekanisme dan syarat untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Banyak masyarakat bertanya bagaimana caranya mendaftar, apakah ada syarat. Ini harus segera dijawab melalui sosialisasi yang menyeluruh,” ujar Ananda Moeis, Rabu 2 Juli 2025.
Ia menyebut, dalam berbagai agenda reses dan kegiatan tatap muka bersama warga, pertanyaan soal kelanjutan program bantuan pendidikan kerap muncul. Masyarakat yang sebelumnya menerima beasiswa kini menunggu kejelasan terkait program Gratispol.
“Peralihan program ini tentu
menjadi perhatian. Gubernur dan Wagub sudah terpilih dan dipercaya masyarakat, maka yang terpenting saat ini adalah bagaimana program ini disampaikan secara utuh ke publik,” imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan dukungannya terhadap program Gratispol, khususnya di sektor pendidikan yang menurutnya merupakan investasi penting dalam membangun sumber daya manusia.
Tak hanya sektor pendidikan dan kesehatan, Ananda juga mengingatkan agar Pemprov Kaltim dan perangkat daerah tak melupakan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang utama pelaksanaan program.
“Saya sudah sampaikan ke Sekda dan OPD terkait, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana tetap harus dibarengi. Kita ingin program Gratispol dan Jospol tidak hanya slogan, tapi berdampak nyata,” tegasnya.
Terkait anggaran 2025, Ananda menjelaskan Pemprov telah menjalankan efisiensi belanja sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Dari efisiensi berbagai kegiatan seperti perjalanan dinas dan pengadaan ATK, pemerintah berhasil mengalihkan hampir Rp1,5 triliun untuk program prioritas.
“Sekitar Rp795 miliar dialokasikan untuk pendidikan, Rp440 miliar untuk kesehatan, dan Rp105 miliar untuk infrastruktur dan sanitasi. Lebih dari 80 persen kembali ke masyarakat dalam bentuk program Gratispol,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
