Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pangan, Tanaman, dan Hortikultura (DPTH) Kaltim menegaskan komitmennya untuk mencapai swasembada pangan, meski diakui tak bisa dilakukan secara instan.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman, dan Hortikultura (DPTH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menyatakan bahwa pembangunan sektor pangan di Kaltim memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif lintas sektor.
“Bicara pangan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada ekosistem, perencanaan yang holistis, dan kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Yana menilai, Kaltim menghadapi tantangan unik dibanding daerah agraris seperti Pulau Jawa. Di Bumi Etam, sektor pertanian masih harus bersaing dengan pertambangan, perkebunan, dan permukiman dalam hal pemanfaatan lahan.
Sebagai langkah konkret, DPTH tengah menggenjot inventarisasi lahan tidur yang bisa dikembangkan menjadi lahan produktif. Tahun ini, sebanyak 1.890 hektare lahan disiapkan untuk program cetak sawah baru.
Survei Inventarisasi Desain (SID) telah disusun dan akan segera diajukan ke pemerintah pusat.
“Kami sudah identifikasi lahan yang potensial. Ini akan kami usulkan untuk didukung pusat,” jelas Yana.
Upaya ini bukan hanya difokuskan pada padi. DPTH juga membuka peluang pengembangan tanaman pangan alternatif seperti jagung dan singkong.
Yana menyebut, keragaman sumber pangan menjadi kunci keberhasilan swasembada jangka panjang.
“Jangan berpikir swasembada hanya soal beras. Pangan itu banyak macamnya, dan semua bisa kita optimalkan,” ujarnya.
Selain masalah teknis, Yana menyoroti bahwa sektor pangan harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditopang oleh petani, tetapi memerlukan dukungan penuh dari seluruh sektor pembangunan.
“Kami ingin menciptakan ekosistem, bukan sekadar produksi,” tambahnya.
Di tengah optimisme DPTH, pernyataan berbeda justru datang dari legislatif. Anggota DPRD Kaltim, M. Samsun, menilai cita cita swasembada pangan akan sulit terwujud selama kebijakan dan kewenangan masih terpusat di pemerintah pusat.
“Ya gimana ketahanan buat Kaltim, kewenangan ketahanan pangan di Kaltim ditarik pusat. Enggak akan terjadi ketahanan pangan di Kaltim,” kata Samsun singkat namun tajam. (*)
Editor: Redaksi
