Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-79 dimanfaatkan Polresta Samarinda untuk menegaskan komitmen terhadap pelayanan publik dan kolaborasi lintas sektor.
Peringatan yang digelar Selasa, 1 Juli 2025 di halaman parkir Gelora Kadrie Oening, Samarinda, berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri ratusan tamu undangan dari unsur pemerintahan, TNI, tokoh masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan.
Kapolresta Samarinda, Kombes Pol. Hendri Umar, yang bertindak selaku inspektur upacara, menekankan bahwa kepolisian tidak bisa berjalan sendiri dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Sinergi dengan berbagai pihak adalah kunci dalam menghadapi tantangan ke depan.
"Polri tidak bisa bekerja sendiri, kami bukan superman, tapi membutuhkan sinergi dari semua pihak, baik TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum," tegas Hendri Umar dalam amanatnya.
Upacara diisi dengan berbagai rangkaian protokol, mulai dari menyanyikan Mars Polri, pembacaan Tri Brata dan Catur Prasetya, hingga persembahan atraktif dari Polisi Cilik, Polwan, serta yel-yel Sat Samapta. Penampilan ini mencerminkan wajah humanis Polri yang terus mendekatkan diri kepada masyarakat.
Acara dilanjutkan dengan syukuran, termasuk pemotongan tumpeng dan pemutaran video ucapan ulang tahun dari unsur Forkopimda. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Polri, khususnya Polresta Samarinda, dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Sukses untuk Hari Bhayangkara ke-79. Saya, atas nama Pemerintah Kota Samarinda, mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 untuk Kepolisian Republik Indonesia, khususnya untuk Polresta Samarinda,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi panggung bagi pencapaian Polresta Samarinda yang berhasil meraih Rekor MURI sebagai “Satreskrim Polresta yang melaksanakan proses pemulihan psikologis kepada korban perundungan dan kekerasan anak di lokasi terbanyak.” Prestasi ini diapresiasi sebagai bentuk inovasi dan dedikasi Polri dalam pelayanan publik. (*)
Editor: Redaksi
