Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur meski menghadapi tantangan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Pemotongan transfer dana ke daerah dari APBN 2025 sebesar Rp269 triliun menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim, Senin 25 Agustus 2025.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyatakan bahwa meskipun efisiensi anggaran menjadi keniscayaan, pembangunan tetap harus berjalan meski secara bertahap.
“Harus tetap ada proses walaupun bertahap. Jalan yang 100 kilometer bisa dibangun dulu 50 kilometer. Yang penting ada progres dan masyarakat bisa melihat kinerja pemerintah,” tegas Abdulloh saat diwawancarai usai RDP.
Penurunan dana transfer pusat ini memunculkan kekhawatiran akan tertundanya sejumlah proyek pembangunan.
Namun, Abdulloh menepis anggapan bahwa pembangunan akan dikorbankan demi efisiensi yang digulirkan pusat. Ia memastikan, program infrastruktur tetap menjadi prioritas.
Saat ini, setidaknya dua proyek jalan strategis dilaporkan mengalami penundaan, yakni di kawasan Ujoh Bilang, Mahakam Ulu, dan akses menuju Bandara APT Pranoto di Samarinda.
Penundaan ini, menurut Abdulloh, dipilih karena masih tersedia jalur alternatif yang dapat digunakan masyarakat.
Meski begitu, Abdulloh mengakui hingga kini belum ada kejelasan bentuk efisiensi yang akan diterapkan pusat, apakah dalam bentuk penundaan, bantuan keuangan yang dikurangi, atau pemangkasan langsung.
“Jadi kami belum berani bahas detailnya sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
DPRD berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian agar perencanaan pembangunan di daerah bisa disesuaikan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. (*)
Editor: Redaksi
