Rusmadi Sebut Gratispol Investasi SDM Kaltim Jangka Panjang
Penulis: Akmal Fadhil
10 jam yang lalu | 0 views
Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rusmadi Wongso. (Presisi.co/Akmal)
Samarinda, Presisi.co — Program GratisPol yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bukan sekadar soal pembebasan biaya pendidikan, melainkan dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul di daerah tersebut.
Hal ini disampaikan mantan Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rusmadi Wongso, dalam sebuah forum diskusi publik, Senin 30 Juni 2025.
“Ini bukan sekadar soal gratis, tetapi merupakan bagian dari subsistem pembangunan jangka panjang Kaltim yang lebih baik,” kata Rusmadi.
Pernyataan ini sekaligus merespons sejumlah kritik dan komentar warganet yang menilai Gratispol hanya sebatas “diskon biaya” dan bukan program yang sepenuhnya membebaskan beban pendidikan.
Rusmadi menjelaskan, pada tahap awal program memang baru mencakup mahasiswa baru, namun hal tersebut merupakan langkah awal menuju akses pendidikan yang lebih luas dan menyeluruh.
“Ini menunjukkan keberanian kepemimpinan Rudy-Seno, satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang memulai bantuan pendidikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Menurutnya, program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang menghadapi tantangan besar Kaltim, terutama dalam menyambut Visi Indonesia Emas 2045 dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam tak terbarukan seperti batubara dan migas.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan SDA yang sewaktu-waktu bisa habis. Dulu kita sudah mengalami hal yang sama saat ketergantungan pada kayu. Sekarang kita harus membangun industrialisasi berbasis SDM,” tegasnya.
Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang tumbuh berkat industri padat karya, bukan kekayaan alam.
“GratisPol adalah fondasi untuk mencetak SDM unggul, agar Kaltim mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah,” jelas Rusmadi.
Ia menambahkan, proses implementasi program pendidikan gratis tersebut tentu akan menghadapi tantangan.
“Namun harus terus dievaluasi bersama masyarakat agar tetap relevan dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)