Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Puluhan tenaga honorer non-database di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kamis 14 Agustus 2025.
Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dan mendesak Gubernur Kaltim agar segera menindaklanjuti komitmennya untuk memperjuangkan nasib para honorer yang belum terdata dalam sistem nasional.
Aksi ini dipimpin oleh Muh Rezky Pratama, Koordinator Aliansi Honorer Non-Database Kaltim. Dalam orasinya, Rezky menyampaikan bahwa ribuan tenaga honorer di Kaltim belum mendapatkan kepastian terkait status kerja mereka, padahal sebagian besar telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan, tapi menagih janji. Gubernur pernah berkomitmen dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, tapi sampai sekarang belum ada langkah konkret,” ujar Rezky kepada wartawan.
Dari total sekitar 14.000 tenaga honorer di Kaltim, hanya sekitar 7.000 yang diperkirakan masuk dalam skema rekrutmen ASN tahun 2026, baik sebagai CPNS maupun PPPK. Sisanya, termasuk kelompok non-
database, dikhawatirkan akan tersisih karena tidak terakomodasi dalam sistem pendataan nasional.
Para honorer yang tergabung dalam aliansi ini mengaku telah berulang kali mengikuti seleksi, namun banyak dari mereka yang gagal atau tak masuk sistem, meskipun masa kerja mereka telah melampaui 10 hingga 20 tahun.
“Kami minta dibuka formasi khusus. Jangan samakan kami yang sudah lama mengabdi dengan yang baru. Itu tidak adil,” tegas salah satu peserta aksi.
Aksi ini berlangsung di tengah tenggat waktu pendataan honorer oleh Kementerian PANRB, yang dijadwalkan berlangsung dari 1 hingga 20 Agustus 2025.
Para honorer menilai waktu tersebut terlalu sempit untuk mengakomodasi ribuan tenaga non-database yang belum terdaftar secara resmi.
Dalam aksinya, massa menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:
1. Mendesak Pemprov Kaltim membuat kebijakan transisi untuk seluruh tenaga honorer yang belum terakomodasi.
2. Meminta Gubernur mengusulkan formasi PPPK paruh waktu untuk honorer non-database sesuai instruksi KemenPANRB.
3. Mendorong pembukaan formasi CPNS/PPPK 2025–2026 dengan skema khusus bagi honorer lama.
4. Mengusulkan syarat rekrutmen ASN yang berpihak pada masa pengabdian dan pengalaman kerja.
5. Mendorong percepatan revisi regulasi kepegawaian yang lebih pro-honorer, melibatkan aktif Gubernur dan DPRD.
6. Meminta DPRD dan Pemprov membuka jalur seleksi alternatif untuk honorer yang belum masuk data.
Aliansi Honorer Non-Database menegaskan bahwa aksi ini digelar secara damai dan terbuka untuk dialog. Mereka berharap Gubernur segera membuka ruang audiensi dan merespons secara nyata aspirasi yang disampaikan.
“Waktu terus berjalan. Jika tidak segera direspons, ribuan honorer bisa kehilangan kesempatan selamanya. Ini soal keberlangsungan hidup dan pengakuan atas pengabdian kami,” ujar Rezky. (*)
Editor: Redaksi
