search

Advetorial

dprd kaltim ApansyahKomisi III DPRD KaltimInfrastruktur Kaltim Jalan Rusak Kaltim Jalan Pedalamanmahakam ulukutai barat Pembangunan Daerah Terpencil Pemerataan Infrastruktur Konektivitas Desa Jalan Provinsi Kaltim Drainase Rusak Anggaran Infrastrukturtol samarinda bontang Akses Wilayah Terpencil

168 Km Jalan Rusak, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Prioritaskan Wilayah Terpencil

Penulis: Akmal Fadhil
Rabu, 04 Juni 2025 | 9 views
168 Km Jalan Rusak, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Prioritaskan Wilayah Terpencil
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah. (istimewa)

Samarinda, Presisi.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti masih buruknya infrastruktur jalan di sejumlah wilayah pedalaman.

Dari total 931 kilometer jalan provinsi, sepanjang 168 kilometer tercatat belum dalam kondisi mantap hingga Mei 2025.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, mendesak Gubernur Kaltim untuk memprioritaskan pembangunan jalan di daerah terpencil seperti Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Barat, dan wilayah perbatasan lainnya.

Ia menilai kerusakan jalan yang dibiarkan terlalu lama berimbas langsung pada kelambatan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kalau jalan antardesa masih rusak parah, jangan bicara konektivitas. Ini menyangkut kebutuhan dasar warga, terutama di wilayah yang aksesnya sudah sulit sejak lama,” ujar Apansyah, Rabu 4 Juni 2025.

Menurut data Dinas PUPR-PERA, tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini baru mencapai 82,21 persen.

Sisa jalan rusak tersebar di kawasan non-perkotaan, yang selama ini kerap luput dari perhatian prioritas pembangunan.

Apansyah menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur. Ia mengingatkan agar dana infrastruktur yang tahun ini mencapai Rp2,6 triliun tidak hanya terpusat di wilayah strategis atau perkotaan.

“Tol Samarinda-Bontang penting, tapi jangan abaikan jalan penghubung antarkampung. Justru itu yang paling dirasakan warga sehari-hari,” ucapnya.

Ia juga menyoroti lemahnya respons pemerintah terhadap kerusakan jalan di Mahulu. Minimnya sistem drainase memperburuk kondisi jalan saat musim hujan, membuat penanganan jadi tidak efisien dan kerap terulang.

“Begitu rusak, lama diperbaiki. Padahal ini bukan jalan tol yang dilewati kendaraan berat. Ini jalan rakyat, yang seharusnya jadi prioritas utama,” katanya.

Apansyah meminta pemerintah provinsi lebih aktif memetakan daerah yang tertinggal dalam aspek konektivitas, serta menyusun skema pembangunan yang berpihak pada daerah-daerah yang selama ini terisolasi.

“Kalau mau kemantapan jalan tembus 85 persen tahun ini, maka jangan lagi fokus di kota saja. Keadilan pembangunan itu dimulai dari pinggiran,” tegasnya. (*)