Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pembentukan 367 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Kaltim.
Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-30 DPRD Kaltim di Samarinda, Jumat 15 Agustus 2025.
Rudy menjelaskan, jumlah tersebut merupakan perhitungan ideal untuk menjangkau seluruh masyarakat di 10 kabupaten/kota se-Kaltim, khususnya anak sekolah, kelompok rentan, dan keluarga berpenghasilan rendah.
“Kita butuh sekitar 367 SPPG untuk menjamin akses layanan makanan bergizi yang merata. Pemerintah kabupaten/kota harus segera membentuk minimal tiga unit di daerahnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, target itu belum termasuk unit yang akan dibangun melalui kolaborasi dengan sektor swasta atau perusahaan.
“Kemitraan dengan pihak swasta tetap dibuka. Tapi minimal, masing-masing daerah bangun tiga unit dulu. Dengan itu, kita bisa capai target penuh,” tegasnya.
Program MBG sendiri merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat secara terukur, terutama bagi anak-anak sekolah.
SPPG akan menjadi titik distribusi utama yang memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
Menurut Rudy, keberadaan SPPG tidak hanya berfungsi sebagai penyalur makanan gratis, tetapi juga sebagai sarana edukasi gizi dan pola makan sehat.
“Ini bukan soal makan gratis saja. Kita ingin bangun budaya konsumsi yang sehat sejak dini, agar manfaatnya berkelanjutan. Dampaknya langsung: turunnya stunting, naiknya kualitas hidup masyarakat,” paparnya.
Pemprov Kaltim disebut telah menyiapkan langkah percepatan, mulai dari alokasi anggaran, pelatihan SDM pelaksana, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
“Kami fasilitasi percepatan penuh. Kita ingin layanan gizi berkualitas bisa dirasakan secara merata, tidak hanya di kota, tapi juga hingga pelosok,” tambahnya.
Program ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan di Kaltim, sejalan dengan arahan Presiden RI dan target nasional pengurangan stunting secara signifikan hingga 2030. (*)
Editor: Redaksi
