Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga, sekaligus memastikan setiap aduan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa perbaikan infrastruktur jalan memang menjadi salah satu fokus kerja DPRD.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap usulan harus melewati tahapan administrasi dan penganggaran secara formal.
“Pastinya kita melihat skala prioritas. Tapi saya akan cek langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya,” ujarnya, Kamis 8 Mei 2025.
Ananda menyebutkan, jika kondisi kerusakan jalan terbukti parah,
membahayakan keselamatan warga, dan berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, maka pihaknya akan mendorong penanganan segera.
“Kalau memang lubangnya besar, membahayakan, dan berdampak luas, maka itu harus masuk penanganan segera,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua laporan bisa langsung dieksekusi menjadi proyek perbaikan. Diperlukan data pendukung dan verifikasi dari instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum agar keputusan yang diambil berdasarkan kajian yang tepat.
“Kita butuh data yang akurat dan hasil survei teknis. Tanpa itu, kita tidak bisa asal menganggarkan,” tambahnya.
Selama ini, kata Ananda, proses pengajuan perbaikan jalan masuk ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan dibahas dalam forum Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah daerah.
Proses ini, menurutnya, merupakan bentuk akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Ananda juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan kondisi infrastruktur di wilayahnya melalui kanal resmi pemerintahan atau melalui anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.
Ia menilai, keterlibatan warga sangat penting agar pembangunan lebih merata dan tepat sasaran.
Terkait wilayah yang saat ini banyak dikeluhkan, Ananda menyebut beberapa titik di kawasan Samarinda dan Kutai Kartanegara yang menurut laporan warga mengalami kerusakan berat.
Ia berencana melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat bersama tim teknis dan dinas terkait.
“Kita tidak ingin ada korban jiwa karena jalan berlubang. Ini soal keselamatan masyarakat dan juga kelancaran mobilitas. Maka, fungsi pengawasan DPRD harus benar-benar dijalankan,” tutup Ananda. (*)
