Penulis: M Yahya
Tenggarong, Presisi.co – Terbatasnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kecamatan Tenggarong Seberang membuat pemerintah setempat mendorong sistem pengelolaan sampah yang berbasis desa. Langkah ini dipandang lebih efektif dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks.
Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono, menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk pengadaan alat pembakar sampah secara mandiri di desa-desa.
“Kami sedang mengkaji solusi yang lebih efektif, yakni menyediakan fasilitas pembakaran sampah di tiap desa atau di beberapa desa yang berdekatan. Dengan cara ini, sampah tidak lagi menumpuk dan dapat dikelola lebih baik,” kata Tego.
Meski demikian, Tego menekankan bahwa pemilihan alat pembakar sampah harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan anggaran desa. Kajian teknis dan keuangan sedang dilakukan untuk menentukan alat yang paling tepat.
“Kami telah melihat beberapa opsi alat pembakaran sampah di e-katalog, namun masih menyesuaikan dengan kapasitas dan anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Selain keterbatasan anggaran, tantangan lain yang dihadapi adalah regulasi ketat dari DLH terkait lokasi TPS. Setiap TPS wajib mengantongi izin Amdal dan tidak boleh berada di dekat permukiman atau kawasan resapan air.
“Kami ingin membangun TPS sementara, tetapi ada banyak aturan yang harus dipenuhi. Lokasi TPS tidak boleh dekat dengan permukiman, tidak boleh memengaruhi resapan air, serta tidak boleh menimbulkan bau yang mengganggu warga. Ini yang masih kami koordinasikan dengan DLH,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Tego juga menyebutkan rencana melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan sampah agar tidak hanya berdampak lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi.
“Jika BUMDes bisa mengolah sampah dengan baik, hasilnya bisa dimanfaatkan kembali atau bahkan dijual sebagai produk daur ulang yang bernilai. Ini bisa menjadi peluang ekonomi baru bagi desa,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
