Penulis: Rafika
Presisi.co - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muzzammil Yusuf, menanggapi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilontarkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Muzzammil mengatakan isu tersebut lebih tepat ditanyakan langsung kepada pihak yang menggulirkannya. Namun, ia menegaskan, PKS tetap konsisten bekerja di jalur konstitusional sebagai partai politik dan lembaga legislatif sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem demokrasi di Indonesia.
“Kalau isu tersebut, silakan tanyakan langsung kepada pelakunya ya. PKS bekerja sebagai partai dan anggota dewan kita secara konstitusional,” kata Muzzammil di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta Selatan, Sabtu, 7 Juni 2025, dilansir dari Suara.com.
Menurutnya, PKS menghormati berbagai dinamika politik yang muncul selama prosesnya tetap berada dalam koridor konstitusi.
Selama berlangsung secara konstitusional, PKS menyatakan siap ambil bagian dalam setiap dinamika politik yang terjadi.
“Sejauh semua hal berlangsung secara konstitusional, tentu PKS akan terlibat di dalamnya. Tentu PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada. Inilah cerminan negara demokrasi,” ujar dia.
Lebih lanjut, Muzzammil juga menyampaikan rasa hormat kepada Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran. Pasalnya, ia menilai Forum Purnawirawan Prajurit TNI berisi orang-orang yang sangat mencintai Tanah Air.
“Apalagi para pelaku inisiatornya, orang-orang pejabat, TNI, dan lain-lain. Yang saya kira mereka sangat mencintai NKRI ini,” ucap Muzzammil.
Dalam kesempatan yang sama, Muzzammil juga menyampaikan harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan sukses.
“Saya sampaikan kemarin, keberhasilan Pak Prabowo Subianto adalah kegembiraan 280 juta rakyat Indonesia, yang PKS berada di dalamnya,” kata Muzzammil.
PKS, kata Muzzammil, akan terus memberikan kontribusi dari berbagai lini, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi mendukung keberhasilan kepemimpinan nasional.
“PKS tentu selalu berusaha sekuat mungkin di pusat, di DPR RI, di daerah, di DPRD, seluruh Indonesia, berbuat yang terbaik untuk kesuksesan tersebut,” ucap Muzzammil.
Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mendesak agar Gibran dimakzulkan. Mereka mengajukan surat resmi kepada DPR, DPD, dan MPR RI yang berisi pandangan hukum terhadap proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi Wakil Presiden.
Diketahui, ada empat Jenderal (Purn) yang ikut mendesak agar Gibran dimakzulkan. Mereka adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Dalam surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan permintaan kepada DPR dan MPR RI untuk segera memproses pemakzulan Gibran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," tulis surat tersebut, dikutip pada Rabu, 4 Juni 2025.
Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, mengatakan bahwa surat tersebut telah dikirim pada Senin, 2 Juni 2025, ke Sekretariat DPR, DPD, dan MPR RI.
"Kemarin sudah dikirim dari Senin, Senin pagi kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI sudah sekaligus kita sudah data terimanya," kata Bimo
Bimo menjelaskan surat yang dikirim Forum Purnawirawan berisi pandangan hukum terkait usulan pemakzulan Gibran. Ia menambahkan, pihaknya juga siap memenuhi undangan DPR, DPD, maupun MPR untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Kita siap dari Forum Purnawirawan jika memang DPR mau rapat dengar pendapat untuk menjelaskan kembali ataupun untuk lebih memperjelas dari surat yang kita kirimkan ke mereka," katanya.
Dikatakan Bimo, salah satu dari 8 poin sikap yang tercantum dalam surat itu adalah desakan pemakzulan Gibran.
"Iya harapannya ke depan kita dalam hal ini, ya untuk menyokong yang untuk pemakzulan Gibran dulu. Jadi itu yang kita ajukan ke DPR dan MPR dulu poinnya itu yang kita lakukan memang nomor 8 dulu," pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
