Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda kini tengah mencari lokasi alternatif untuk menjalankan program Sekolah Rakyat (SR) dari Kementerian Sosial. SR yang mulanya bakal menggunakan fasilitas gedung Yayasan Kampus Melati, urung dilaksanakan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan pemerintah daerah pada 19 Mei 2025, yang menyepakati bahwa SMAN 10 akan kembali menempati Kampus A di Jalan HAMM Rifaddin, Samarinda Seberang.
Kepala Disdikbud Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah melakukan survei terhadap sejumlah lokasi yang dianggap representatif dan layak untuk pelaksanaan SR. Keputusan ini menindaklanjuti putusan inkrah Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan orang tua siswa terkait kebijakan pemindahan lokasi sekolah.
"Ini masih kita cari beberapa tempatnya. Nanti kita lapor dengan Pak Wali yang mana yang memang cocok," tuturnya, kala ditemui di ruangannya pada Kamis, 23 Mei 2025.
"Cari tempat yang representatif yang baik karena itu tadi jangan anak miskin ditaruh di tempat yang miskin juga gitu loh. Jadi yang kita cari yang layak loh nanti ya. Untuk sementara ini masih kita survei beberapa tempat," tambahnya.
Pria yang karib disapa Asli ini menegaskan bahwa SR bukan program milik kota maupun provinsi, melainkan sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Sosial. Pemerintah daerah hanya bertugas mendukung dari sisi fasilitas dan logistik.
"SR ini adalah program strategis pemerintah pusat. Bangunannya luar biasa, nilainya mencapai Rp285 miliar, tapi isinya untuk anak-anak miskin. Kita tidak boleh menempatkan mereka di tempat yang tidak layak, makanya lokasi yang kami siapkan juga harus representatif," terangnya.
Samarinda menjadi salah satu dari lima daerah di Kaltim yang mendukung pelaksanaan program SR, selain Provinsi Kaltim, Kukar, Berau, dan Penajam Paser Utara. Pada Juli mendatang, Samarinda ditargetkan menampung 100 siswa, sehingga membutuhkan empat ruang kelas, dengan prioritas tingkat SMA.
Dengan adanya 100 siswa ini, pihaknya mencari lokasi sementara yang digunakan dengan perkiraan 4 lokal, lalu diliriklah Kampus Melati di Samarinda Seberang. Namun karena SMA 10 dibuka lagi di Yayasan Melati maka dibatalkan pemakaian sementara.
"Ya kita cabut diri. Kita enggak jadi, kita cari tempat lain. Karena salah satu syaratnya juga tidak boleh dicampuradukkan, antara siswa SR itu dengan murid-murid yang lain," paparnya.
Ia menambahkan bahwa nantinya bisa saja ada dua SR di Samarinda, satu difasilitasi oleh Pemkot dan satu oleh Pemprov. Bedanya, SR yang disupport Pemkot hanya menerima siswa dari Samarinda, sedangkan yang difasilitasi Pemprov bisa menerima siswa dari seluruh Kaltim.
"Keduanya tetap dikelola oleh Kemensos, tapi seleksi dan penempatan siswa tergantung siapa yang memfasilitasi," pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
