Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Puluhan warga Desa Tubuhan, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan antusias mengikuti sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, pada Sabtu, 15 Februari Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam sistem demokrasi.
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bang Ayub ini menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya tentang hak memilih dalam pemilu, tetapi juga bagaimana rakyat memiliki peran utama dalam pembangunan daerah.
"Demokrasi adalah jembatan yang menghubungkan pemerintah dan rakyatnya," ujar Ayub.
Dalam pemaparannya, Ayub menjelaskan bahwa era reformasi di Indonesia dimulai setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi ini membawa perubahan signifikan, seperti kebebasan pers, desentralisasi pemerintahan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Reformasi membuka ruang lebih luas untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, yang menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa perubahan tersebut menjadi fondasi utama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam pembangunan bangsa.
Bagi warga, pemahaman akan demokrasi sangatlah penting. Dengan sistem demokrasi yang kuat, suara mereka tidak hanya terdengar, tetapi juga dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bang Ayub juga mengingatkan bahwa para pemimpin yang dipilih memiliki tanggung jawab besar untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Semua perubahan bermula dari kita, termasuk dari desa seperti Bukit Biru. Demokrasi akan semakin kuat jika masyarakat memahami perannya dan berani menyuarakan kebutuhannya," pungkasnya.
Kehadiran Ayub didampingi oleh moderator Dede Hermawan, serta dua narasumber, Akmad Faidillah dan Fajar Darmawan, tidak hanya memberikan wawasan baru bagi masyarakat, tetapi juga mempertegas bahwa demokrasi adalah milik semua orang. Melalui kegiatan ini, aspirasi warga dapat tersalurkan sebagaimana tugas wakil rakyat dalam mendengarkan dan memperjuangkan harapan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. (*).
Editor: Redaksi
