Penulis: Rafika
Presisi.co - Usulan Presiden RI, Prabowo Subianto, agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) selanjutnya dipilih oleh DPRD disambut baik oleh Komisi II DPR RI. Wacana perbaikan sistem politik nasional itu akan direalisasikan melalui rencana pembuatan rancangan omnibus law politik.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya menghargai pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan sistem politik nasional, salah satunya Pilkada melalui DPRD.
"Bagi Komisi II DPR RI hal ini menjadi penting sebagai salah satu bahan untuk kami melakukan revisi terhadap Omnibus Law politik yang di dalamnya, terkait salah satunya dalam bab Pilkada terkait selain bab tentang Pemilu, bab tentang partai politik, bab tentang hukum acara sengketa kepemiluan," ujar Rifqi kepada wartawan, Minggu (15/12/2024), sebagaimana diberitakan Suara.com.
Rifqi menilai bahwa selama mekanisme pemilihan kepala daerah tetap mengandung unsur demokrasi yang sah, gagasan untuk mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD tetap berada dalam koridor konstitusi.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat pelaksanaan Pilkada secara langsung tidak efektif lagi. Salah satunya terkait dengan politik uang atau money politic.
"Kendati demikian kita harus mencari formula yang tepat agar korupsi dan money politik itu tidak beralih ke partai politik dan DPRD, agar traumatika politik kita berdasarkan ketentuan Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dulu mengamanatkan pemilihan ketua walikota di DPRD itu tidak lagi terjadi karena dulu diwarnai oleh aksi premanisme politik dan politik uang di berbagai daerah," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD dalam acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) lalu.
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku setuju atas usulan Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia soal proses Pilkada dipilih lewat DPRD.
Bukan tanpa alasan, Prabowo menyebut sistem demokrasi yang saat ini dijalankan di Indonesia masih memiliki sejumlah kekurangan, salah satunya adalah borosnya anggaran saat pelaksanaan Pilkada.
Oleh sebab itu, ia menilai perlunya perbaikan untuk mengoreksi sistem demokrasi Tanah Air yang dianggap masih terlalu mahal.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" tutur Prabowo dalam sambutannya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian memberikan contoh negara-negara tetangga yang menurutnya lebih efisien dalam melaksanakan Pilkada, di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien nggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," kata Prabowo. (*)
Editor: Rafika
