Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Rencana penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang semula dijadwalkan pada 28 Oktober 2024 terpaksa mengalami penundaan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau akrab disapa Hamas, mengungkapkan bahwa penundaan ini diperlukan karena tiga kelompok kerja (pokja) masih menyelesaikan sejumlah tugas krusial.
Ketiga pokja tersebut—Pokja Tata Tertib DPRD, Pokja Internal, dan Pokja Eksternal—ditugaskan untuk menyusun struktur dan mekanisme kerja DPRD agar sesuai dengan regulasi nasional. Namun hingga tenggat 17 Oktober, masih ada sejumlah aspek yang perlu disinkronkan.
“Kami masih harus menyelaraskan beberapa hal dengan regulasi nasional. Karena itu, kami memutuskan memberi tambahan waktu dua pekan kepada pokja-pokja tersebut untuk menyelesaikan tugas mereka,” jelas Hamas.
Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah isu memerlukan kajian lebih dalam dan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan kepatuhan terhadap aturan pusat.
Dengan tambahan waktu ini, diharapkan pokja dapat menyusun struktur komisi serta badan-badan seperti Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Anggaran agar AKD dapat bekerja secara optimal.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menambahkan bahwa proses berikutnya akan dimulai setelah laporan akhir pokja disampaikan dalam rapat pimpinan.
“Rapat pimpinan akan digelar besok, semoga prosesnya berjalan lancar tanpa ada penundaan tambahan,” kata Ekti.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama solid di internal DPRD agar seluruh tahapan dapat berjalan dengan lancar. “Sejauh ini, semuanya berjalan baik, dan semangat kebersamaan di DPRD Kaltim cukup kuat,” pungkas Ekti. (*)
