Saatnya Perusahaan Mengarahkan Sumber Daya ke Isu Transisi Energi Berkeadilan Kalimantan Timur
Penulis: Siaran Pers
5 jam yang lalu | 0 views
Samarinda, Presisi.co – Perusahaan harus mulai mengarahkan program corporate social responsibility (CSR) ke pemberdayaan masyarakat guna mendorong transisi energi berkeadilan dan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.
Hal ini menjadi bahasan dalam seminar bertajuk Mendorong Peran Perusahaan dalam Transisi Energi Berkeadilan dan Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur pada Kamis, 21 November 2024, di Ruang Mancong, Hotel Mesra, Samarinda. Tiga narasumber hadir dalam acara ini: Ketua Forum CSR Kaltim Yusan Triananda, Head Community Development PT Multi Harapan Utama Muslim Gunawan, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau Dicky Edwin Hindarto.
Dalam paparannya, Yusan menyampaikan bahwa peran perusahaan dalam transisi energi berkeadilan sangat penting. Perusahaan menjadi penggerak ekonomi, tetapi ketergantungan Kalimantan Timur pada energi fosil juga sangat besar. "Di satu sisi, dunia mulai bergerak melakukan transisi energi berkeadilan. Maka, penyaluran CSR yang tepat dapat memberikan dampak berkelanjutan," katanya.
Yusan mengingatkan, pola pikir perusahaan dalam menyalurkan CSR seharusnya tidak hanya sekadar memberi bantuan untuk acara kampung atau kegiatan seremonial lainnya. Sebaliknya, CSR perlu fokus pada pemberdayaan masyarakat. "Forum CSR Kaltim berusaha menjembatani pemberi dan penerima dalam konteks pemberdayaan," ujarnya.
Dalam mendukung transformasi ekonomi, Forum CSR Kaltim memetakan enam sektor yang potensial dikembangkan: pariwisata, kehutanan dan perkebunan, teknologi informasi, pertanian dan perikanan, keuangan, pendidikan, serta ekonomi kreatif.
Sementara itu, Muslim Gunawan memaparkan pengalaman perusahaan dalam merancang dan menyalurkan CSR. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada aturan baku yang detail terkait penyaluran CSR. Namun, CSR yang tepat dapat memberikan citra positif bagi perusahaan.
Muslim mencontohkan bagaimana perusahaan tidak hanya memberikan kompensasi berupa uang, tetapi juga mengembangkan potensi masyarakat secara berkelanjutan. Ia menyebut program produk cokelat Lung Anai di Kutai Kartanegara sebagai salah satu inisiatif. Program ini mencakup bantuan untuk pemasaran hingga sertifikasi halal produk. "Kami juga mengupayakan lahan pascatambang untuk mendukung ketahanan pangan," katanya.
Muslim, yang juga Ketua Umum PPM Mineral dan Batu Bara Kaltim, menambahkan bahwa budidaya tanaman pakan sapi di lahan pascatambang berpotensi besar. Menurutnya, pemerintah memproyeksikan Kalimantan Timur sebagai pusat peternakan sapi dengan memanfaatkan lahan pascatambang.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau Dicky Edwin Hindarto menegaskan, dalam transisi energi berkeadilan dan transformasi ekonomi, tidak boleh ada pihak yang ditinggalkan. Pemberdayaan masyarakat, termasuk pekerja tambang, harus menjadi prioritas agar mereka memiliki sumber penghidupan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa transisi energi tidak bisa ditunda lagi mengingat kondisi perubahan iklim yang semakin parah. Dicky mengutip kesepakatan COP 21 Paris, yang mengharuskan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius. "Salah satu penyebab kenaikan suhu adalah emisi gas rumah kaca dari energi fosil seperti batu bara," jelasnya.
Dicky menyebut, jika seluruh negara menjalankan komitmen iklim, permintaan batu bara diperkirakan turun 20 persen sebelum 2030 dan 70 persen sebelum 2050. Padahal, pada 2022, batu bara menyumbang 44 persen terhadap PDRB Kalimantan Timur, 15 persen pendapatan daerah, dan 10 persen serapan tenaga kerja.
Oleh karena itu, ia menyarankan beberapa langkah strategis bagi perusahaan. Pertama, menggunakan dana CSR untuk investasi energi terbarukan, pemberdayaan komunitas, dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung transisi energi berkeadilan. Kedua, mendukung penelitian, inovasi, dan pengembangan solusi rendah karbon.
Dicky juga mengusulkan sinergi multipihak untuk mengintegrasikan CSR ke dalam peta jalan transisi energi nasional maupun daerah. Ia menekankan perlunya transparansi dalam proyek CSR serta percepatan birokrasi. Universitas, pusat penelitian, LSM, dan NGO dapat berperan sebagai mitra implementasi.
"Ke depan, diperlukan kerja sama dari semua pihak agar implementasi transisi energi berkeadilan dan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur dapat memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal," pungkasnya. (*)