search

Daerah

Rakor Pilkada 2024Akmal MalikOrmas KaltimBerita Pilkada Kaltimpemprov kaltim

Pj Gubernur Akmal Malik Tekankan soal Kondusifitas Pilkada 2024 di Rakor Forkopimda dan Ormas Kaltim

Penulis: Redaksi Presisi
Selasa, 15 Oktober 2024 | 445 views
Pj Gubernur Akmal Malik Tekankan soal Kondusifitas Pilkada 2024 di Rakor Forkopimda dan Ormas Kaltim
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat membuka Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan ormas mendukung sukses Pilkada Serentak 2024. (Sumber: Fanspage/Pemprov Kaltim)

Samarinda, Presisi.co - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik resmi membuka Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan ormas mendukung sukses Pilkada Serentak 2024, di Crystal Ballroom Hotel Mercure Samarinda pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Pembukaan rakor yang mengusung tema “Mewujudkan kondusifitas daerah mendukung Pilkada serentak 2024 di Kaltim” ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj Gubernur Akmal Malik didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Pamen Ahli bidang Sosial Budaya Staf Ahli Pangdam VI Mulawarman Kolonel Inf Tjetjep Asgoes Budiono, Dir Intelkam Polda Kaltim Kombes Pol Agus Sutrisno dan perwakilan Kajati Kaltim.

“Tema ini sangat relevan dengan kondisi politik dan dinamika demokrasi di Kaltim. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak di Kaltim. Pilkada menjadi momen penting, karena disinilah seluruh masyarakat atau ormas yang mewakili masyarakat akan berkontribusi untuk mengartikulasikan kepentingannya dan melaksanakan hak-hak demokrasinya, sehingga setidaknya nanti dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Akmal Malik dilansir dari Halaman Resmi Pemprov Kaltim.

Akmal bilang, dalam berdemokrasi, pemerintah dan elemen masyarakat harus tetap memelihara kondusifitas dan dinamika politik yang berdasarkan kepada norma, etika dan rasionalitas yang ada di Benua Etam.

Apalagi, lanjut dia, sesuai dengan arahan KPU dan Bawaslu bahwa Pilkada serentak 2024 itu pasti akan menimbulkan potensi hambatan dan gangguan yang pada akhirnya dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas ketenteraman, ketertiban dan keamanan, serta mencoba mengeliminir terhadap isu-isu sosial yang mungkin akan dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi di Kaltim. (*)


Editor: Redaksi