Penulis: Rafika
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda meluncurkan Pusat Pembelajaran Perempuan (Putaran) dalam rangka mendorong pengarusutamaan gender, di Ballroom Hotel Bumi Senyiur, Selasa 23 Juli 2023.
Peluncuran Putaran dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Samarinda, yang juga Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Samarinda, Ananta Fathurrozi.
Dalam sambutannya, Ananta menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, sebagaimana yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
“Pengarusutamaan gender memerlukan program khusus atau pemberdayaan perempuan demi peningkatan kesetaraan gender dalam segala bidang baik sosial, politik, maupun budaya,” jelas Ananta.
Ananta menuturkan Putaran merupakan turunan dari Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Undang-undang ini mengamanatkan peningkatan kualitas hidup khususnya bagi perempuan agar lebih berdaya,” lanjutnya.
Secara khusus, putaran bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan, di antaranya ekonomi, politik, hukum dan bidang lainnya.
“Putaran diharapkan memperkuat gerakan woman support woman bahkan men-support woman yang merupakan gambaran ideal dari relasi sosial antara laki-laki dan perempuan,” jelas Ananta.
Beberapa poin yang akan diterapkan kepada perempuan melalui Putaran adalah melalui suara aksi perempuan pelapor (SIAP) dan pusat informasi sahabat perempuan (PRISMA).
“SIAP mencakup enam aspek, yakni SIAP ekonomi, SIAP sehat, SIAP pintar, SIAP hukum, SIAP politik, dan SIAP lestari,” urainya,
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, Deasy Evriyani, mengatakan pembentukan Putaran dimaksudkan untuk mempermudah implementasi pengarusutamaan gender.
Dikatakan Deasy, salah satu arahan implementasi pengarusutamaan gender dari kementerian adalah membentuk LPLPP untuk mengakomodir dan meningkatkan pemberdayaan perempuan di masyarakat. Namun, pembentukan LPLPP yang pada dasarnya adalah lembaga memiliki prosedur cukup rumit. Ditambah lagi, harus ada struktur organisasi serta tempat.
“Makanya dibuat turunannya Putaran yang nggak harus ada tempat, bisa di mana aja, bisa nempel di Puspaga, Persit, Bhayangkari, DWP, PKK, bahkan di media massa dan dunia usaha,” jelas Deasy.
Selain itu, Putaran bertujuan untuk mengakomodir semua kegiatan di masyarakat melalui organisasi masyarakat atau lembaga masyarakat yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam bidang hukum politik sosial ekonomi.
“Pemberdayaan perempuan kan bukan hanya dilakukan DP2PA, ini juga dilakukan masyarakat tapi selama ini tidak terpantau pemerintah,” pungkasnya.
Penulis: Rafika
Editor: Ridho M
