Penulis: Redaksi Presisi
Jakarta, Presisi.co – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan di Kalimantan Timur harus beralih dari berbasis fungsi ke pendekatan problem solving. Pernyataan ini disampaikan Akmal Malik usai menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 8 Juli 2024.
Acara yang digelar BPK RI ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo, yang turut memberikan apresiasi kepada BPK atas kinerjanya dalam memeriksa laporan keuangan negara. Dalam kesempatan tersebut, Akmal Malik menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berbasis fungsi tidak lagi efektif untuk menyelesaikan masalah yang lintas sektor.
"Masalah kita itu lintas fungsi," ujar Akmal. Ia mencontohkan penanganan tambang ilegal yang menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tetapi juga memerlukan keterlibatan dinas lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.
Menurut Akmal, pendekatan fungsi membuat satu dinas tidak akan mampu menyelesaikan masalah secara komprehensif. Oleh karena itu, ia mendorong paradigma "money follow solution" atau uang mengikuti penyelesaian masalah. "Sehingga masalah bisa diselesaikan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Akmal juga mengapresiasi LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang juga menyoroti kontribusi kinerja pemerintah daerah.
Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan baik. Presiden juga mengingatkan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi. "Ini uang rakyat, ini uang negara," tegas Jokowi, seraya meminta penggunaan APBN dan APBD secara baik dan bertanggung jawab.
Presiden Jokowi juga mengajak semua pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja negara agar lebih tepat sasaran dan nyata mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pimpinan BPK RI, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, pimpinan Komisi XI DPR RI, para gubernur, bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia. (*)
Editor: Ridho M
