Penulis: Redaksi Presisi
Nusantara, Presisi.co - Sejumlah peneliti dan pemerhati pendidikan mengunjungi beberapa sekolah di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 22-24 April 2024. Selama kunjungan tersebut, para peneliti melaksanakan pelatihan kepada para guru dan menyusun Peta Jalan Pendidikan di IKN. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kerja sama yang erat antara para ahli pendidikan dan praktisi di lapangan.
Peneliti dan pemerhati pendidikan yang terlibat dalam kunjungan tersebut berasal dari berbagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan. Mereka antara lain datang dari Universitas Negeri Surabaya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), serta praktisi vokasi. Turut serta dalam kegiatan ini adalah anggota dari Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Inovasi Jakarta dan Tanoto Foundation.
“Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Peta Jalan Pendidikan bagi seluruh jenjang pendidikan di wilayah IKN. Apabila terdapat inovasi yang belum diatur di tingkat nasional, inovasi tersebut dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam Peta Jalan Pendidikan IKN,” ujar Deputi Bidang Sosial, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin, saat membuka diskusi pada Selasa 23 April 2024 malam di Sepaku.
Alimuddin menyatakan bahwa terdapat 15 sekolah di wilayah IKN yang saat ini masih berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, sehingga Otorita IKN menghadapi keterbatasan dalam hal kewenangan. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan pembahasan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Otorita IKN dengan Gubernur Kalimantan Timur serta Bupati Penajam Paser Utara dan Bupati Kutai Kartanegara.
"Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun Peta Jalan Pendidikan di IKN," ujarnya tegas. "Selain itu, Otorita IKN perlu menyediakan guru tamu yang merupakan praktisi di sekolah-sekolah wilayah IKN dan menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam manajemen pendidikan."
Sementara itu, Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Suwito, berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan pihaknya wawasan mengenai kurikulum jurusan yang ada, serta mengevaluasi apakah sarana dan prasarana perlu dikembangkan lebih lanjut, dan apakah perlu ada pengembangan kapasitas serta kualitas guru. Selain itu, telah disepakati bahwa hasil pengisian kuesioner dan survei lapangan untuk Peta Jalan Pendidikan di IKN perlu segera diolah dan dianalisis untuk memperoleh gambaran detail mengenai tahapan-tahapan yang diperlukan.
"Setelah penyusunan Peta Jalan Pendidikan IKN selesai, konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Merryen Silalahi, seorang peneliti dari Tanoto Foundation, membeberkan hasil kunjungannya ke SDN 020 Sepaku. Ia mencatat bahwa kondisi lingkungan sekolah tersebut tidak kondusif akibat kedekatannya dengan proyek pembangunan IKN. Meskipun sudah ada rencana untuk merelokasi sekolah ke lokasi yang lebih kondusif untuk pembelajaran, Otorita IKN, bekerja sama dengan Astra, telah membangun sebuah sekolah baru di lokasi yang lebih optimal.
"Di SDN 020, meskipun sudah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar, masih terdapat sebagian kelas yang menggunakan Kurikulum 2013," akunya.
Senada dengan itu, Prof. Yuni Sri Rahayu, perwakilan dari Universitas Negeri Surabaya, menambahkan bahwa untuk SMKN 1 Sepaku, pihaknya akan segera mengolah hasil pengisian kuesioner. Ia menekankan bahwa kompetensi guru di sekolah tersebut sudah memadai dan proses pembelajaran telah memanfaatkan berbagai media. Meskipun sarana dan prasarana untuk pembelajaran telah cukup memadai, ia menyarankan adanya peningkatan berkelanjutan dalam manajemen pembelajaran. Selain itu, ia menambahkan bahwa meskipun lulusannya memiliki keterampilan yang baik, mereka masih menghadapi kendala dalam sertifikasi kompetensi, sehingga diperlukan pengembangan modul pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
“Selain masih terbatasnya ketersediaan air bersih, sekolah ini juga memerlukan pendampingan untuk mengembangkan ide kreatif dalam proses pembelajaran,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BGP Kaltim Wiwik Setiawati yang melakukan penelitian di SMPN 2 Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, menyatakan bahwa kondisi sarana dan prasarana di sekolah tersebut sangat memprihatinkan; meja dan kursi siswa sangat tidak layak. Meskipun ada bantuan meja dan kursi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, penggunaannya belum dapat dilakukan karena harus dirakit terlebih dahulu oleh pihak penyedia yang ditunjuk.
Selain itu, Wiwik juga menambahkan bahwa pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap peraturan, standar, dan kurikulum pembelajaran masih lemah. Instrumen pembelajaran pun belum disiapkan dengan baik oleh para guru pengajar.
“Meskipun secara formal sekolah itu telah mengadopsi Kurikulum Merdeka Belajar, metode pembelajaran lama masih sering digunakan. Pemanfaatan Pengajar Pendalaman Materi (PPM) juga belum maksimal. Selain itu, bantuan Chromebook belum dimanfaatkan sepenuhnya karena masih menunggu kedatangan teknisi dari Google,” ungkapnya.
Handoko, perwakilan dari Inovasi Jakarta yang melakukan penelitian di SDN 023 Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, mengungkapkan bahwa sekolah ini melayani murid dari warga transmigran asal Temanggung, Jawa Tengah, dan warga Suku Dayak. Namun, sekolah tersebut tidak memiliki kepala sekolah tetap, hanya seorang pelaksana tugas yang mengisi posisi tersebut.
“Proses pembelajaran tetap menarik meskipun masih menggunakan metode Kurikulum 2013. Memang, telah dilakukan sosialisasi mengenai Kurikulum Merdeka Belajar, namun belum ada tindak lanjut berupa pendampingan,” ucapnya.
Gogot Suharwoto, perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), menyatakan bahwa permasalahan kehadiran yang jarang dari guru penggerak di sekolah perlu dicarikan solusi. Gogot menyarankan agar pelatihan untuk guru penggerak hanya dilaksanakan saat libur sekolah, untuk mengoptimalkan waktu dan menghindari gangguan terhadap kegiatan belajar mengajar.
“Setiap kabupaten atau kota sudah memiliki pusat pelatihan yang disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Namun, penyediaan Chromebook perlu dipercepat dengan kerja sama antara pihak Google dan Bakti Telkom. Selain itu, pemahaman tentang Kurikulum Merdeka Belajar harus dipercepat oleh semua pemangku kepentingan pendidikan, terutama di sekolah,” pungkasnya. (siaran pers)
