Penulis: Rafika
Presisi.co - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menanggapi pernyataan kontroversial Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye. Mantan Ketua MPR RI itu menyoroti sikap Jokowi dan keluarga yang menurutnya semakin memalukan di Pilpres 2024.
Kritikan tajam terhadap keluarga Jokowi tersebut disampaikan Amien Rais dalam video berjudul “Jokowi Sudah Jadi Beban Nasional!” yang diunggah di kanal Youtube-nya.
“Gibran bodoh memalukan, Kaesang juga sama, ibunya, Iriana juga agak memalukan, menantunya di Medan sami mawon (sama saja),” kata Amien dikutip dari Suara.com, Jumat (26/1/2024).
Menurutnya, pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak tersebut justru menunjukkan ambisi berkuasanya yang begitu besar. Pernyataan itu juga menurut Amien secara tidak langsung menunjukkan keberpihakannya kepada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres paslon nomor urut 2.
“Jokowi menampilkan kebodohannya sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada yaitu ada anak ingusannya (Gibran) sebagai calon wakil presiden,” tutur Amien.
Lebih lanjut, Amien Rais menyebut pernyataan Jokowi tersebut mengundang kekecewaan dan kemarahan dari sebagian besar masyarakat. Sebab, dia menilai Jokowi menampilkan sikap yang tidak punya etika dan moral.
“Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Pak Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi,” tandas dia.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Kepala Negara juga memiliki hak untuk berpolitik. Oleh karena itu, ia menyebut tak ada larangan bagi seorang Presiden untuk memihak salah satu paslon maupun melakukan kampanye saat masa-masa Pemilu.
Hanya saja, Jokowi menegaskan segala bentuk kegiatan kampanye tidak boleh melibatkan fasilitas negara. Hal ini disampaikan Jokowi kepada awak media di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (24/1/2024).
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," sambungnya.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa presiden, menteri, maupun pejabat publik lainnya juga seorang politikus yang mempunyai hak memilih maupun dipilih.
"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh."
"Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja," katanya. (*)
Editor: Rafika
