Penulis: Rafika
Presisi.co - Publik tengah dihebohkan dengan mencuatnya isu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, akan segera mengundurkan diri dari jabatannya. Bahkan, isu ini dikonfirmasi langsung oleh Mahfud MD.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu memastikan dirinya memang akan segera mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaiknnya di acara Tabrak Prof di Semarang, pada Selasa (23/1/2024).
Menurutnya, pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait dengan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam sudah disepakati sejak ia dan eks Gubernur Jawa Tengah itu mantap menjadi capres-cawapres di Pilpres 2024.
"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal," ujar Mahfud, dilansir dari Kompas.com.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengungkapkan dirinya akan mengundurkan diri pada waktu yang tepat. Dirinya juga menegaskan akan mengundurkan diri secara baik-baik.
"Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menuturkan dirinya tak mundur dari kursi Menko Polhukam sejak awal lantaran tak ada peraturan yang mengharuskan hal tersebut. Terlebih, ia juga tak pernah memanfaatkan kewenangannya ataupun fasilitas negara sebagai alat untuk kampanye.
Hanya saja, Mahfud belakangan ini mendapati adanya kandidat lain di pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara. Oleh karena itu, ia memututuskan mundur dari kabinet agar sikap integritasnya dapat dicontoh oleh yang lainnya.
"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengaku telah berbincang dengan Mahfud MD soal status Menko Polhukam di kabinet Jokowi.
"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Bukan tanpa alasan, eks Gubernur Jawa Tengah itu ingin menghindari potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota. (*)
Editor: Rafika
