Penulis: Febri Ari Sandi
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Kota Samarinda mengadakan rapat tindak lanjut terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam pemeriksaan kinerja penanggulangan banjir tahun 2023.
Rapat ini diinisiasi untuk mengevaluasi dan memperbaiki upaya penanggulangan banjir, yang merupakan salah satu prioritas Wali Kota Andi Harun.
Asisten III Pemkot Samarinda, Ali Fitri Noor, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh upaya penanggulangan banjir di Samarinda, termasuk penyebab, strategi pencegahan, dan dampak sosialnya.
"BPK RI menyoroti aspek-aspek seperti dasar hukum, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan laporan kinerja," kata Ali Fitri.
Ali Fitri menambahkan bahwa pemeriksaan BPK fokus pada kinerja, bukan pada aspek anggaran. Empat instansi terlibat dalam proyek ini, dan tindak lanjut temuan BPK telah dilakukan dengan tenggat waktu hingga pertengahan Februari.
Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda, Mas Andi Suprianto, mengungkapkan bahwa audit kinerja tidak menunjukkan adanya kerugian, namun lebih menilai efisiensi dan efektivitas program.
"Kami mengarahkan Pemkot Samarinda untuk menyusun dokumen perencanaan, implementasi, pengawasan, dan pelaporan yang lengkap sesuai dengan Perda Tata Ruang," ujar Mas Andi.
Mas Andi berharap hasil audit ini akan membantu Pemkot Samarinda meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir, sehingga dapat mencegah kerugian bagi masyarakat.
"Kami juga menekankan pentingnya kesiapan Pemkot dalam menghadapi audit keuangan menyeluruh yang akan dilakukan pada Februari," tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
