Penulis: Rafika
Presisi.co - Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi perbincangan hangat publik. Hal ini bermula saat kelompok yang mengatasnamakan Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa (9/1/2024) dan menyampaikan usulan pemakzulan presiden.
Menanggapi hal itu, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan tak ada yang salah dengan usulan pemakzulan tersebut. Sebab menurutnya, negara yang menganut sistem demokrasi memperbolehkan setiap warganya menyampaikan pendapat, kritik, maupun mimpi-mimpi politik.
"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari, Jumat (12/1/2024), dilansir dari Tribunnews.com.
Ari mengungkapkan isu pemakzulan itu tak terlepas dari situasi terkini yang sudah memasuki tahun politik. Oleh karena itu, dirinya tak heran jika ada pihak yang memanfaatkan narasi pemakzulan presiden demi kepentingan politk.
"Pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan Presiden untuk kepentingan politik elektoral," katanya.
Lebih lanjut, Ari mengatakan mekanisme pemakzulan presiden sendiri sudah diatur dalam undang-undang, yakni harus melibatkan lembaga-lembaga negara.
"Tetapi, terkait pemakzulan Presiden, mekanismenya sudah diatur dalam Konstitusi. Koridornya juga jelas, harus melibatkan lembaga-lembaga negara (DPR, MK, MPR), dengan syarat-syarat yang ketat. Diluar itu adalah tindakan inkonstitusional," pungkasnya. (*)
