Penulis: Rafika
Presisi.co - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, turut menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang memberikan 'rapor merah' terhadap penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Seolah ingin membela diri, Mahfud menyebut skor jeblok yang diberikan pasangan duetnya di Pilpres 2024 itu, merujuk pada putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Sebagaimana diketahui, putusan tersebut diduga ditunggangi kepentingan memuluskan jallan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
"Iya skala 5 dari 10 itu setelah putusan MK," kata Mahfud di Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023), dilansir dari jaringan Suara.com.
Selain itu, Mahfud meminta agar publik menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia secara objektif dengan menengok hasil survei Kompas. Menurutnya, hasil survei tersebut mengungkap bidang penegakan hukum mencapai skor tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, yakni di angka 64.
"Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi dan itu menteri polhukamnya saya," ucapnya. (*)
Editor: Rafika
