Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Agiel Suwarno meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pemanfaatan sungai Mahakam.
"Dorongan untuk perda inisiatif, saya belum lihat apakah Komisi II mendorong itu. Kalau ada, itu perlu kajian dan harus dibicarakan. Apakah masuk inisiatif atau pemerintah mendorong ke DPRD," kata Agiel, Senin (13/11/2023).
Salah satu upaya optimalisasi pendapatan dari Sungai Mahakam yaitu Retribusi. Hal itu pernah dibahas. Tapi, pembahasan itu menemui kendala terkait payung hukum dan keterlibatan lembaga atau kementerian lain.
Pemanfaatan sungai Mahakam sebagai aset daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat pembuangan limbah dari proses penambangan.
"Jangan sampai itu dimanfaatkan pihak luar, tapi kita tidak dapat apa-apa dari situ," ujarnya.
Sementara itu, pengelolaan pandu tunda di sungai Mahakam yang sedianya dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Melati Bhakti Satya. Pembahasan pengelolaan pandu tunda itu belum ada kelanjutannya pada Komisi II DPRD Kaltim.
"PT Melati Bhakti Satya yang akan mengelola, belum ada bicara lanjutan. Mungkin itu salah satu yang akan disampaikan di rapat Komisi II," katanya.
Untuk itu, pihaknya mendorong perusahaan daerah (perusda) pada usaha pandu tunda dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Selain itu, perubahan status perusahaan daerah menjadi perseroan daerah yang sudah dibahas di Komisi II juga perlu segera disahkan dalam bentuk peraturan daerah.
"Saya pikir dengan perda itu akan lebih kuat lagi," katanya.
Peraturan daerah tentang perseroan daerah itu akan memberi ruang yang luas bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengeksplorasi kegiatan ekonomi di berbagai sektor dengan orientasi peningkatan pendapatan asli daerah.
"BUMD kita harus menjadi pemain utama dalam berbagai sektor di Kaltim, seperti pertambangan, perkebunan, serta perdagangan ," katanya.
