Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Internet kini sudah bukan barang mewah, tapi menjadi kebutuhan semua orang untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun di banyak daerah ketimpangan akses internet masih terjadi.
Kritikan itu disampaikan anggota DPRD Kalimantan Timur Agiel Suwarno. Dia menyoroti ketimpangan akses Internet dan keterbatasan listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di provinsi Kalimantan Timur.
"Mestinya sudah tidak ada lagi daerah yang terisolir dengan jaringan Internet. Ternyata di sana, wilayah 3T Kaltim, masih ada beberapa desa yang tidak terjangkau Internet. Akses jaringan listrik PLN juga terbatas," ujar Agiel Suwarno, Senin (23/10).
Ia mengungkapkan ketimpangan jaringan Internet dan listrik di wilayah 3T Kaltim sangat disayangkan. Padahal Kutai Timur merupakan kabupaten penyumbang Produk Domestik Regional Bruto dengan nilai besar untuk Kaltim, bahkan Indonesia.
Tak hanya itu, di Kutai Timur terdapat sejumlah perusahaan besar bahkan objek vital nasional seperti PT KPC, PT GAM, Indexim, dan industri pabrik semen yang memberikan kontribusi besar pada daerah.
"Kaltim juga penyumbang devisa kredit karbon terbesar karena masih banyak hutan alami. Tapi, listrik di Kaltim belum dinikmati sempurna," kata anggota Komisi II DPRD Kaltim itu.
Politisi PDI-P itu juga mengingatkan pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dengan PLN agar tidak ada lagi ketimpangan akses listrik di Kaltim.
"Kami berharap pada 2024 PLN sudah bangun semua dan nyala listrik di sana. Itu harapan masyarakat di sana ketika saya pulang ke dapil," tutur Agiel.
Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel mengusulkan 10.000 sambungan listrik baru pada 2024, terutama untuk rumah warga di desa-desa tertinggal dengan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.
"Saat ini memang ada rencana dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim untuk membangun 2.000 sambungan listrik PLTS pada 2024. Tapi, jumlah itu dirasa kurang sehingga perlu ditambah lagi," ujar Ekti di Samarinda, Sabtu.
Menurut Ekti, program pemanfaatan PLTS Komunal itu memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di lokasi terpencil dan sulit diakses listrik PLN.
