search

Advetorial

DPRD Kaltim Seno Aji

DPRD Kaltim Dorong Pansus Investigasi Pertambangan untuk Rekomendasikan Penindakan Terhadap Tambang Ilegal

Penulis: Redaksi Presisi
Minggu, 30 April 2023 | 116 views
DPRD Kaltim Dorong Pansus Investigasi Pertambangan untuk Rekomendasikan Penindakan Terhadap Tambang Ilegal
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Seno Aji. (istimewa)

Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Seno Aji, mendorong Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan untuk mengeluarkan rekomendasi yang mendorong penindakan terhadap perusahaan tambang ilegal kepada aparat penegak hukum.

"Kami berharap adanya penegakan hukum dan tindak lanjut dari hasil rekomendasi terkait 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) ilegal di Kaltim," ujar Seno Aji.

Seno Aji menjelaskan bahwa meskipun pihak yang berwajib seperti aparat penegak hukum dan eksekutif telah menangani kasus 21 IUP ilegal tersebut, tidak ada salahnya jika Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Tujuannya adalah agar IUP yang ada di Kaltim dapat diperiksa satu per satu. Ada beberapa yang telah memenuhi persyaratan perijinan dan prosedur, dan hal tersebut tidak boleh dihambat atau harus didukung.

"Namun, jika ada yang tidak sesuai, kami berharap ada tindakan dari pemerintah pusat, apakah IUP tersebut akan dicabut atau bagaimana," kata Seno Aji.

Dia menambahkan bahwa Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim akan segera berakhir, dengan perpanjangan masa kerja terakhir hingga tanggal 2 Mei 2023.

"Kami telah meminta mereka untuk menyampaikan laporan akhir karena masa kerja telah diperpanjang dan akan berakhir," ujar Seno.

Berdasarkan informasi, Pansus Investigasi Pertambangan masih memiliki satu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polda dan dinas terkait. Setelah itu, akan dilakukan penyelesaian dan dilakukan rapat paripurna.

Seno berharap Pansus Investigasi Pertambangan dapat memberikan rekomendasi yang produktif untuk memperbaiki industri pertambangan di Kaltim. Dia berharap perusahaan tambang bisa beroperasi dengan baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku.

"Ada beberapa IUP yang diduga palsu, kemungkinan lebih dari separuh dari yang telah diperiksa di lapangan. Namun, saya belum memiliki detailnya. Informasi lebih lanjut akan kami peroleh pada hari Selasa (2/5), setelah itu baru kami akan menggelar rapat paripurna," ujar Seno. (*)

Penulis: Redaksi