Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co –Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono memberikan tanggapan terhadap kenaikan tarif Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Kenaikan tarif tersebut secara resmi diberlakukan sejak Rabu (26/4) lalu.
"Tentu saya ingin menekankan perlunya evaluasi terhadap keputusan ini, terutama dalam hal fasilitas tol dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan," kata Nidya ketika ditemui di Gedung DPRD Kaltim pada Jumat.
Nidya mengakui bahwa kenaikan tarif tol tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional di seluruh jaringan tol di Indonesia, yang mengalami penyesuaian.
Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap keputusan ini, sambil mengingatkan bahwa pelayanan juga harus ditingkatkan. Ia merasa bahwa peningkatan tarif tol yang menghubungkan Kota Samarinda dan Kota Balikpapan ini harus diiringi dengan pelayanan memadai. Sebab, dari pendangannya kondisi jalan saat ini yang masih memiliki titik-titik rawan dan berbahaya.
"Kita berharap pemerintah mempertimbangkan kebijakan ini dengan bijak, mengingat dampaknya terhadap ekonomi masyarakat setempat," ujar Nidya.
Lebih lanjut, Nidya menjelaskan bahwa apakah setuju atau tidak dengan kebijakan ini bukanlah ranah DPRD. Namun, ia mengakui bahwa masyarakat mungkin memiliki beragam tanggapan terhadap kenaikan tarif tol ini.
Dari pengamatannya, banyak pengendara yang memilih untuk menggunakan jalur lama daripada tol saat perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan. Ia berpendapat bahwa jika tarif tol naik menjadi Rp150 ribu, biaya ini bisa menutupi biaya bahan bakar.
"Banyak pengendara yang bisa pulang pergi antara Samarinda dan Balikpapan dengan biaya bensin sebesar itu," tambahnya.
Nidya menggambarkan dampak bisnis dari kenaikan tarif ini, terutama terhadap intensitas kendaraan yang menggunakan tol. Ia menyatakan bahwa pengelola tol mungkin akan merugi karena kendaraan lebih memilih menggunakan jalur reguler.
"Dampaknya bisa berkurangnya pendapatan dari tol itu sendiri. Titik impas pengembalian investasi tol akan semakin lama tercapai," tambahnya.
Ia menyimpulkan bahwa evaluasi penting untuk dilakukan karena jumlah kendaraan yang memilih tol semakin menurun. Jika dibandingkan dengan jarak dan biaya bahan bakar, jalur non tol lebih menguntungkan. (*)
Penulis: Redaksi
