Penulis: Nelly Agustina
Samarinda, Presisi.co – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan sikap Pemkot Samarinda yang harus netral dalam menyoroti sengketa pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang berada di daerah Bengkuring, Jalan Padat Karya, Gang Karya.
Andi Harun mengatakan pihaknya belum mengetahui secara spesifik terkait gejolak yang berlangsung sejak 2021 silam itu. Kendati demikian, pemkot ditegaskan Andi Harun bakal melakukan analisis mendalam terkait hal tersebut.
Pemkot Samarinda kata Andi Harun mengedepankan strategi lebih karena menyangkut komunikasi keberagaman.
Ia membenarkan secara umum Pemkot Samarinda tidak bermasalah terkait pendirian rumah ibadah ini. Namun, hal ini masih menjadi PR besar terkait menjaga perdamaian antar umat beragama. Secara teknis, pihaknya akan melakukan pengkajian agar kenyamanan dan keamanan dapat tercapai.
“Kita harus banyak bersabar, agar semua dapat difasilitasi dengan baik,” ucapnya.
Termasuk, Andi Harun katakan pihaknya akan mengomunikasikan permasalahan ini dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Harapannya masyarakat dapat tetap saling menghargai perbedaan dan keberagaman,” tambahnya.
Ia jelaskan pihaknya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan tindak lanjut terkait pendirian bangunan ini. Terlebih hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Tentang Negara yang menjamin setiap warga negaranya dalam memeluk juga menjalankan ibadat menurut agamanya masing-masing. Utamanya harus mengedepankan dialog dan merupakan inisiatif dari warga.
“Kesadarannya harus juga dari warga dan lingkungan sekitar sehingga dalam jangka panjang akan lebih kondusif,” ungkapnya.
Terkait tugas Kesbangpol Kota Samarinda memberikan pendidikan keberagaman kepada warga Kota Samarinda, Ia jelaskan rutin dianggarkan dan dilakukan setiap tahunnya. Namun, yang perlu Ia tegaskan, Pemkot Samarinda harus tetap netral dan tidak boleh berpihak. Hal ini menyangkut dengan keberpihakan golongan-golongan, posisi pemkot harus mampu mendamaikan.
“Kami akan segera kaji untuk membuka berbagai dialog antar umat beragama, kita harus memahami dari kedua belah pihak,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
