Penulis: Nelly Agustina
Samarinda, Presisi.co - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Kota Samarinda Jalan Basuki Rahmat pada Selasa, 20 Juni 2023.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan bahwa pihaknya ingin lebih dalam mengetahui progres serapan anggaran mitranya itu agar tiap program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif.
"Progresnya masih 20,16 persen, sehingga masih membutuhkan keseriusan dari Pemerintah Kota Samarinda," ungkap Puji.
Puji bilang, DP2PA Samarinda memiliki anggaran sebesar Rp 9 miliar, yang setengah dari angka tersebut hanya cukup untuk upay karyawan. Padahal, lanjut dia, DP2PA Samarinda memiliki sederet fungsi pelayanan dasar dan program penting, mulai dari pengentasan permasalahan kekerasan perempuan, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pengarusutamaan Gender dan Stunting yang menjadi fokus Pemerintah Pusat saat ini.
Politii Demokrat ini berharap, dukungan anggaran bagi DP2PA Samarinda melalui P-APBD 2023 ini dapat lebih maksimal lagi. Maka itu, penting bagi pihaknya untuk duduk bersama dahulu untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang.
"Harapannya kita dapat menambah ya, karena kan itu pelayanan dasar," tuturnya.
Menambahkan, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP2PA Kota Samarinda Awe Ului membenarkan bahwa progres pencapaian kinerja baik fisik dan keuangan pihaknya saat ini baru mencapai angka 20,16 persen. Terbatasnya anggaran DP2PA Samarinda disebutnya memang menjadi sebuah tantangan yang harus mereka hadapi.
Walau begitu, tak sedikit program yang telah lakukan, di antaranya, mendorong perangkat daerah untuk menyusun rencana matrik pengembangan inovasi PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender), edukasi keterlibatan perempuan dalam politik dan Program Puspaga (Pusat Pendampingan Keluarga) yang masih bergabung dengan UPT, standardnya harus memiliki bangunan sendiri, begitupun kekurangannya perihal tenaga Psikolog yang sangat minim.
“Hal ini berkaitan dengan anggaran, kami akan usulkan penambahan psikolog untuk pendampingan keluarga pada puspaga,” ungkapnya.
“Sementara beberapa hal tersebut yang akan kami ajukan untuk dikawal bersama DPRD terkait penganggaran agar kegiatannya dapat selesai segera,” tambahnya mengakhiri. (*)
Editor: Redaksi
