TP2DD Samarinda Terbaik III di Wilayah Indonesia Timur, Rusmadi: Prestasi Luar Biasa
Penulis: Redaksi Presisi
Selasa, 06 Desember 2022 | 1.286 views
Presisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) berhasil meraih penghargaan terbaik III Wilayah Indonesia Timur tahun 2022 dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian selaku ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) Dr (HC) Ir Airlangga Hartarto.
Piagam Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PP2DD tahun 2022 di Jakarta pada Selasa, 6 November 2022.
"Dengan penghargaan ini, mudah-mudahan semakin meningkat kedepannya dan mudahan-mudahan menjadi semakin bersemangat meningkatkan transaksi melalui elektronifikasi yang berujung pula pada peningkatan pendapatan daerah,” ungkap Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi seusai Rakornas didampingi kepala Bank Indonesia Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali dan Kepala Bapenda kota Samarinda Hermanus Barus.
Mantan Sekprov Kaltim juga memberikan apresiasi kepada Bapenda Samarinda, Bank Indonesia, Bank Kaltimtara dan semua pihak yang sudah membantu.
“Prestasi luar biasa, dan tentunya ini bukan kerja sendiri melainkan kolaborasi Pemerintah kota Samarinda bersama di dalam tim TP2DD," sebutnya.
“Lebih khusus lagi warga. Karena yang bertransaksi warga, dunia usaha semua termasuk perhotelan. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan terus bersemangat untuk bertransaksi melalui elektronifikasi,” tambahnya.
Sementara Ricky menyampaikan kegembiraan atas diraihnya penghargaan tersebut oleh kota Samarinda.
“Kita bersyukur kota Samarinda menerima penghargaan ini, untuk prestasi sebagai pelaksana TP2DD tingkat nasional wilayah Indonesia bagian Timur terbaik III. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa, menunjukkan bahwa pelaksanaan elektronifikasi di daerah berjalan dengan baik,” katanya.
Adapun Rakornas ini mengusung tema “Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemda Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel. (*)