Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Dampak pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian Indonesia dan bahkan oleh dunia. Hal tersebut tidak lagi dipungkiri. Namun kini saatnya sudah melandai. Maka perlu dijadikan sebagai tahun pemulihan ekonomi.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi saat menghadiri seremoni pembukaan pelatihan dan sertifikasi calon tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada Badan Usaha Jasa Konstruksi dan para Aparatur Sipil Negara Kementerian PUPR untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlangsung di Bendungan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara.
Riza menyampaikan ini tentu dimulai dengan mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten serta budaya sains.
“Oleh karenanya pelatihan kerja dan sertifikasi harus semakin banyak digenjot agar kualitas maupun kapasitas angkatan kerja kita sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan,” kata Riza mewakili Gubernur Kaltim, Sabtu (27/8/2022).
Industri jasa konstruksi memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan di Indonesia karena mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional oleh karenanya regulasi harus diatur sebaik mungkin demi tercapainya penyelenggaraan konstruksi yang baik dan berdaya saing.
Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin gencar.
“Alhamdulillah Provinsi Kaltim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai ibukota negara namun dalam mendukung pembangunannya belum dapat diimbangi dengan jumlah badan usaha jasa konstruksi yang memadai,” terang Riza.
Selain itu jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat baik ahli maupun terampil masih ada gap alias kurang.
Data penduduk Kaltim tahun 2021 berjumlah 3,8 juta jiwa dan data dari BPS sampai tahun 2021 tenaga kerja dari sektor konstruksi berjumlah 99.963 orang yang didominasi oleh tingkat SD dan SMP sedangkan yang memiliki sertifikat baru berjumlah 34.257 orang. “Jadi masih ada selisih 65,64% atau 65.436 orang yang belum bersertifikat,” sambungnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berharap pada pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan kebijakan agar selisih tersebut (65,64%) bisa dicarikan solusinya mengingat terkendala peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilaksanakan sertifikasi tenaga ahli Sedangkan untuk tenaga terampilnya dilaksanakan oleh kabupaten kota yang terkendala masalah anggaran.
“Saya yakin bahwa Kegiatan ini dapat menyiapkan masyarakat jasa konstruksi Kaltim serta kebijakan nasional dalam penyelenggaraan IKN. Salah satunya kesiapan sebagai daerah penyangga ibukota dan lebih berperan aktif tidak hanya jadi penonton saja di dalam pelaksanaan pembangunannya,” tutur Riza.
Diakui Riza, Pemprov Kaltim sangat memerlukan dukungan dan partisipasi aktif Dari semua komponen masyarakat jasa konstruksi sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha di bidang jasa konstruksi.
“Karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak Menteri PUPR Dalam hal ini diwakili Pak Sekjen ke Kaltim, sehingga dapat memberikan kesuntikan semangat kepada seluruh peserta pelatihan dan masyarakat Kaltim dalam menyongsong ibukota negara,” pungkas Riza dengan optimis. (PB/adv/diskominfokaltim)
