Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Wali Kota Samarinda Andi Harun sampaikan sikap tegas menyambut aspirasi yang disampaikan ratusan sopir truk melalui Forum Gabungan Sopir Samarinda (FGSS) saat menyampaikan aspirasi mereka di balai kota pada Rabu, 24 Agusts 2022.
"Harusnya harga solar ini satu harga. Kalau dia satu harga, solar tidak akan langka dan antrean di SPBU tidak akan terjadi. Akan Kita teruskan ke pusat," papar Andi Harun dihadapan massa aksi.
Orang nomor satu di Samarinda ini tak menampik jika dirinya telah menerima laporan terkait adanya pihak-pihak tertentu dari sektor industri yang turut memanfaatkan keberadaan solar subsidi untuk operasional kendaraan mereka.
"Industri yang seharusnya tidak membeli solar subsidi, tapi nyatanya itu ada," bebernya.
Mantan Ketua DPRD Kaltim ini juga menegaskan jika pihaknya menerima secara terbuka, usulan FGSS terkait pembentukan gugus tugas independen yang melibatkan masyarakat. Sementara itu, Andi Harun juga berjanji akan melaporkan oknum-oknum yang diduga bermain dengan solar subsidi ke Kapolri.
"Jika ada yang berani sebutkan nama mafianya, ada buktinya, saya akan laporkan langsung ke Kapolri," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Koordinator Aksi FGSS, Hendra mengatakan ada lima tuntutan yang disampaikan pihaknya. Di antaranya meminta Pemkot Samarinda mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar, menyetop dan menangkap mafia solar, mengawasi dan menindak SPBU nakal, membentuk gugus tugas independen yang melibatkan masyarakat, serta memberantas calo yang menerbitkan izin Kir (sertifikasi kelayakan kendaraan per enam bulan).
Pemotongan bak dump truck yang menjadi masalah para sopir lantaran hal itu menjadi salah satu syarat uji Kir hingga penerbitan kartu kendali Fuel Card dari Pertamina. Dengan tidak terbitnya uji Kir dari Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, maka para sopir tak bisa memiliki kartu Brizzi yang diperuntukkan membeli solar di SPBU.
Mengenai hal ini, Andi Harun menegaskan sudah aturan pusat. Meski begitu, ia menyatakan pemkot akan tapi memberi waktu sampai 30 November 2022 mendatang untuk para sopir melakukan normalisasi kendaraan.
"Mereka tadi minta apa bisa ditambah sampai 30 Desember 2022, nanti kita pertimbangkan. Jadi di Samarinda juga ada. Tempatnya juga akan kita rilis," jelas Andi Harun. (*)
Editor: Yusuf
