Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Data penerima bantuan sosial di Kota Samarinda rupanya belum terverifikasi dengan baik. Kasus penerima bantuan lebih dari satu jenis marak terjadi sepanjang tahun 2021 ini, didorong masa pandemi Covid-19 yang sebelumnya melanda.
Akan hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda tengah menghimpun dan membarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar sasaran bantuan kepada masyarakat bisa dilakukan secara tepat akurat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda, Nofiansyah menyatakan, pihaknya telah berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda bersama camat dan lurah setempat, guna terus melakukan pembaruan terhadap data DTKS. Pasalnya, sekitar 43 ribu warga masih tergolong di bawah garis kemiskinan sesuai kategori yang telah ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda.
"Itu akan diverifikasi dan validasi, apakah warga masih tinggal di tempat yang sama atau pindah, atu juga ada yang sudah meninggal," ujarnya saat dikonfirmasi usai rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Rabu, 15 Desember 2021 di Balai Kota.
Nofiansyah membeberkan, verifikasi dan validasi data warga Kota Samarinda menindaklanjuti adanya penerima bantuan sosial yang menerima bantuan lebih dari satu jenis. Melalui situs web yang telah dibuat Diskominfo Samarinda, Nofiansyah menyebut proses validasi akan lebih mudah dilakukan dan kesamaan data bisa ditangani lebih cepat.
"Jadi Diskominfo memverifikasi data berdasarkan NIK KTP masyarakat. Ada ditemukan orang-orangnya itu saja. Jadi jumlahnya jelas banyak. Bantuan BST dapat, PKH dapat, sampai BLT juga dapat. Kasihan ada hak orang lain, makanya itu diverifikasi biar datanya hanya satu penerima," bebernya.
Nofiansyah melanjutkan, adapun angka kemiskinan di Kota Tepian meningkat dilatarbelakangi dengan meningkatnya jumlah pendatang. Terlebih ia menilai, Ibu Kota Negara (IKN) yang akan berpindah ke Kaltim di Kabupaten PPU nantinya turut membuat orang-orang luar daerah berbondong-bondong datang guna mencari peluang kerja dan usaha.
"Tak terkecuali ke Samarinda. DTKS berfungsi agar data masyarakat bisa tepat dan menunjukan waktu sebenarnya (real time)," jelasnya.
Terpisah, Kepala Diskominfo Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah melalui Kepala Seksi Statistik, Sofyan Agus menjelaskan, pihaknya menggunakan web ssn.Samarindakota.id untuk menyimpan dan mengolah data masyarakat.
"Saat ini web itu yang menjadi dapur kami untuk mengolah data. Tapi yang tetap ke lapangan diatur oleh Dinsos. Jadi kalau ada perubahan data dari RT ke lurah, maka itu Dinsos yang akan berkoordinasi," tambahnya.
Untuk diketahui, bahwa pendataan status kependudukan masyarakat Kota Samarinda dilakukan oleh OPD Pemkot Samarinda terkait. Seperti Diskominfo, Disdukcapil, Dinsos, dan beberapa OPD lainnya.
"Semua itu dikoordinir oleh Bappeda terkait dengan penanggulangan kemiskinan," pungkas Agus. (*)
Editor: Yusuf
