Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Inflasi yang hendak disalurkan Pemkot Samarinda Oktober 2022 ini masih membutuhkan verifikasi faktual terhadap data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Isfihani menyebut, ada 39.559 ribu warga miskin yang sudah terdata dan menjadi sasaran BLT. Namun, ditegaskannya bantuan diprioritaskan menyasar warga miskin ekstreme yang jumlahnya sekitar 8.040 orang. Sebab, penghasilannya kurang dari Rp 1 juta per bulan.
Isfihani menerangkan, BLT akan berupa uang yang dimasukkan ke dalam kartu Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan hanya bisa dibelanjakan untuk bahan pokok dan penting (Bapokting) yang rentan terhadap kenaikkan inflasi. Kemudian Bapokting hanya disediakan di 27 Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang ada.
“Kami sudah siapkan (data) 39.559 orang yang akan menerima bantuan itu. Ditambah sekitar 1.500 orang penyandang disabilitas, ini masih kurang 4 ribu lagi (jumlah penerima). Karena berdasarkan data nasional warga miskin di Samarinda ada 44 ribu orang dari total 831.220 jumlah penduduk,” jelas Isfihani kepada awak media.
Ia melanjutkan, nilai BLT sendiri sebesar Rp 150 ribu per bulan. Kendati penerimanya variatif, ada yang mendapatkan dua bulan dan ada yang tiga bulan, bergantung indikator yang ditetapkan pemkot.
Akan hal tersebut, Isfihani katakan, dengan masih berjalannya konfirmasi terhadap data warga miskin, maka penyularan BLT harus menunggu terlebih dahulu. Bahkan, perlu ada Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk menyalurkan BLT tersebut.
“Misalnya perwali sudah ada, atau SK wali kota, dan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) di BPKAD terbit, maka jalan sudah,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Kemendagri RI telah mengarahkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pencegahan inflasi. Pemkot Samarinda pun menindaklanjuti dengan menganggarkan Rp 16,5 miliar dana Biaya Tidak Terduga (BTT) dan Rp 19,2 miliar Dana Insentif Daerah (DID). Keseluruhannya diperuntukan dalam rangka perlindungan sosial, cipta lapangan kerja, serta peningkatan usaha mikro.
Kepala Bappeda Samarinda, Ananta Fathurrozi menyebut, khusus anggaran Rp 16,5 miliar telah rampung melalui proses asistensi bersama Pemprov Kaltim.
“Selanjutnya kita buat DPA, sebagian dinas sudah menjalankan program pengendalian inflasi ini, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jadi sebagian kegiatan sudah jalan,”jelasnya. (*)
Editor: Yusuf
