search

Advetorial

Retribusi Parkir di SamarindaNilai Retribusi Parkir di SamarindaMuhammad Novan Syahronny dprd samarindasamarinda

Sorot Pengelolaan Retribusi Parkir, Novan Minta Pemkot Samarinda Optimalkan e-Parking

Penulis: Jeri Rahmadani
Senin, 22 November 2021
Sorot Pengelolaan Retribusi Parkir, Novan Minta Pemkot Samarinda Optimalkan e-Parking
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny. (Jeri Rahmadani/Presisi.co)

Samarinda, Presisi.co - Pengelolaan retribusi parkir di Kota Tepian mendapat sorotan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny.

Pasalnya, retribusi parkir yang selama ini berjalan tak memberi banyak pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda. Hal itu berbanding terbalik dengan kota-kota lainnya di Indonesia, dalam hal retribusi parkir.

Dibeberkannya, berdasarkan laporan hasil pendapatan asli daerah (PAD) dan e-Parking Dinas Perhubungan Samarinda per tanggal 18 Agustus 2021, secara keseluruhan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum baru hanya sebesar Rp 646.381.000 atau "Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah".



Terdiri dari setoran retribusi tepi jalan umum sebesar Rp 535.217.000, setoran retribusi parkir berlangganan Rp 99.730.000, dan setoran e-Parking berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Bankaltimtara sebesar Rp 11.434.000.

Sebab itu, pria yang karib disapa Novan itu mendukung penuh program e-Parking yang kini telah digalakan Pemkot Samarinda.

"Inovasinya dengan parkir elektronik. Kita belajar banyak dari kota-kota lain, Solo misalnya, jumlah kendaraannya 50 persen di bawah Samarinda. Tetapi retribusi parkir dan PAD-nya mencapai Rp 11 miliar per tahun. Itu waktu tahun 2019," ujarnya saat ditemui Presisi.co di ruangannya, Senin, 22 November 2021.

Novan melanjutkan, sementara di Kota Samarinda, target Rp 1,8 miliar saja dari hasil retribusi tepi jalan umum pada waktu ke belakang masih belum dapat diraih.

Ia menilai, penerapan e-Parking sendiri perlu terus dievaluasi demi mencegah adanya kebocoran PAD, lantaran retribusi parkir yang selama ini berjalan menggunakan mekanisme bayar tunai.

"Kan, tahu saja bagaimana masyarakat itu, lebih enak membayar Rp 2 ribu langsung. Karena kalau tunai itu, kebocoran PAD lebih tinggi. Kemudian pembuktiannya juga tidak ada," jelasnya.

Akan hal tersebut, lanjut Novan, Pemkot Samarinda perlu terus-menerus melakukan sosialisasi program e-Parking kepada masyarakat. Apalagi, sebut dia, hasil retribusi parkir juga akan bermuara terhadap proses pembangunan di Samarinda.

"Bermuaranya ya ke infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Namun memang untuk alokasinya itu nanti akan tergantung dari DPRD dan Pemkot Samarinda. Tapi yang pasti, pendapatan kita atas retribusi parkir itu sangat besar," ucapnya.

Meski demikian, Novan mengingatkan agar pelaksanaan teknis e-Parking sendiri bisa mudah dan gampang. Pun Novan menegaskan agar Pemkot Samarinda tak hanya berpikir mengenai retribusi parkir semata. Kendati turut memperhatikan hak pengguna jalan lainnya.

"Jangan sampai retribusi tinggi, tapi lalu lintas jadi terganggu. Ini juga jadi masalah," pungkasnya. (*)