Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co ‐ Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan, Daerah Aliran Sungai (DAS) menuju Sungai Mahakam dihinggapi persoalan sedimentasi serius. Padahal, di atas sungai merupakan jalur distribusi barang dan jasa yang turut memengaruhi ekonomi nasional.
Hal tersebut diungkapkan Andi Harun usai menghadiri simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Hotel Mercure Samarinda, Selasa 5 Oktober 2021.
"Dari pusat juga menyatakan bahwa ada problem DAS Mahakam, padahal itu sangat strategis. Ada kurang 93 juta meter ton batu baru dan memiliki peran strategis dalam pembangkit ekonomi nasional," ujar Andi Harun kepada awak media.
Dalam simulasi penanggulanagan bencana yang digelar BNPB. Andi Harun memaparkan, sedimentasi DAS Sungai Mahakam turut memengaruhi persoalan banjir di Kota Tepian.
Ia menjelaskan, saat curah hujan tinggi di bagian hulu sungai yang dimulai dari Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), lalu turun ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar), kemudian melewati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga akhirnya Samarinda. Menyebabkan anak-anak Sungai Mahakam di Samarinda seperti Sungai Karang Mumus (SKM), Sungai Karang Asam Besar (SKAB), Sungai Karang Asam Kecil (SKAK), dan puluhan sungai-sungai kecil lainnya mengalami over penampungan dan membuat air meluap. Sehingga, turut memengaruhi banjir di Samarinda.
"Ya ini DAS nya bermasalah. Ayo kita sama-sama pikirkan. Dan ini memang kewenangan pusat. Karena rehabilitasi, danau, jalur transportasi, dan sungai itu merupakan tanggung jawab pusat. Kita berdoa supaya tidak terjadi masalah di jalur tersebut," tegasnya.
Ia menambahkan, jika pendangkalan DAS Sungai Mahakam tidak segera diatasi, maka tidak mungkin distribusi batu bara sebagai komoditas pembangkit ekonomi nasional akan bermasalah. Distribusi barang dan jasa yang ada di dalam kota Samarinda dan kabupaten/kota disekitarnya pun akan terpengaruhi.
Masih dalam kesempatan yang sama, Andi Harun turut menyinggung bahwa Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinannya masih memerlukan bantuan dalam hal pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan pintu air yang rencananya dibangun di Muara SKM, tak jauh dari Jembatan Selili.
Ia menggunakan istilah "ngamen" terkait permohonan macam-macam bentuk bantuan tersebut .
"Pokoknya saya akan gunakan kesempatan ngamen di mana saja. Minta bantuan, ngapain malu? Karena kami memang butuh bantuan, tidak mungkin Samarinda hanya bisa berjuang sendiri menanggulangi banjir," katanya.
"Soal dipenuhi itu urusan berikutnya. Tapi saya tidak boleh berhenti untuk ngamen, minta bantuan, karena kita butuh biaya besar untuk penaganan banjir di Samarinda," lanjutnya.
Andi Harun menyebut, sistem pemerintahan sejatinya merupakan satu kesatuan dalam kepentingan nasional. Mulai dari pemerintah pusat, kemudian tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota.
"Masalah daerah harus kita sampaikan, karena belum tentu juga diketahui pemerintah nasional kita ini. Itu sebabnya wali kota perlu menjadi duta, dalam menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui pusat," imbuhnya. (*)
Editor: Yusuf
