Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – 55 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) gelar reses masa sidang I tahun 2021. Tak terkecuali Rusman Ya’qub Ketua Komisi IV DPRD Kaltim daerah pemilihan (Dapil) Samarinda.
Berbagai asiprasi masyarakat berhasil dihimpun politisi yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPW PPP Kaltim itu.
Disebutkan Rusman selama masa reses dirinya menghimpun aspirasi masyarakat di 14 titik berbeda. Diantaranya di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran sebanyak dua titik reses, Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Rapak Dalam dan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang.
Dari seluruh aspirasi masyarakat yang terhimpun, Rusman membuat catatan khusus yang terangkum dalam kelompok aspirasi. Pertama, mengenai penanganan banjir di Kota Samarinda.
“Masyarakat sangat berharap pemimpin baru Kota Samarinda untuk benar-benar bekerja keras menanggulangi banjir di Kota Samarinda,” ujar Rusman saat dihubungi awak media, Kamis (25/2/2021).
Kedua, warga menginginkan adanya semenisasi jalan lingkungan. Ketiga, terkait pandemi Covid-19. Warga di beberapa Rt mempertanyakan terkait teknis pembentukan Satgas Covid-19 ditingkat Rt.
“Ketika disuruh membentuk Satgas Covid-19 tetapi tidak ada arahan teknisnya. Bahkan mereka mempertanyakan kalau nanti adanya warga yang terpapar bagaimana biaya isolasi mandirinya,” katanya.
Keempat, soal penerangan jalan yang masih minim di Kawasan pemukiman. Kelima, kualitas infrastruktur jalan Provinsi dan Nasional yang dianggap tidak nyaman untuk dilintasi.
Catatan lain yang penting untuk mendapat perhatian, kata Rusman adalah mengenai implementasi program pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, Pendidikan, Kesehatan, dan Air Bersih.
“Soal pendidikan mengenai sistem zonasi dan kepastian belajar tatap muka. Kecamatan Samarinda Ilir dan Samarinda Kota merasa tidak terakomodasi dengan sistem zonasi karena tidak adanya sekolah di Kecamatan tersebut. Kemudian adanya keluhan warga Kelurahan Gunung Lingai yang merasa terisolir. Disana tidak ada akses transportasi umum dan sarana kesehatan jauh,” urainya.
Dengan berakhirmya masa reses, seluruh aspirasi masyarakat akan sebisa mungkin masuk dalam rancangan program pembangunan. Politisi PPP memiliki cara khusus dengan membuat cek list aspirasi masyarakat untuk memastikan sudah atau belumnya realisasi aspirasi masyarakat yang telah dihimpun selama reses.
“Biasa saya buatkan catatan atau cek list ini larinya kemana nanti kita lihat apa yang harus kita perjuangkan melalui program pembangunan, musrembang atau ada juga yang saya surati langsung kepada OPD terkait misalnya soal air bersih bisa langsung saya surati melalui ke PDAM,” ungkapnya.
“Karena ada yang bisa langsung ditangani ada yang tidak. Biasanya saya itu buat cek list daftar aspirasi untuk memastikan aspirasi masyarakat sudah terealisasi atau belum sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” pungkasnya.
