Penulis: Awaluddin
Tenggarong, Presisi.co - Masa Pandemi Covid-19 benar-benar 'memukul' ekonomi Indonesia terutama di kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim). Tak terkecuali di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Pemkab Kukar berupaya mengembalikan daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian Kembali menggelinding.
Pemerintah Kabupaten Kukar telah menetapkan sejumlah program prioritas sepanjang tahun 2020. Banyak capaian yang bisa dinilai dengan menggunakan indikator keberhasilan sebuah program.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kukar, Wiyono menjelaskan, dari beberapa indikator bisa mengukur tingkat keberhasilan, diketahui segala program yang sudah berjalan nyaris sempurna.
“Sala satu program prioritas di reformasi birokrasi itu masing-masing OPD diharapkan membuat inovasi pelayanan publik, salah satunya yang terakhir kemarin kita dapat Top 45 Pelayanan Publik dari Kemenpan RB,” kata Wiyono.
Misalnya, lanjut dia, di bidang pelayanan listrik ini, paparnya, Kabupaten Kutai Kartanegara masuk lagi di 45 besar nasional.
“Nah, itu salah satu indikatornya terkait dengan reformasi birokrasi di mana kita memberikan pelayanan publik salah satunya terkait pelayanan listrik,” katanya.
Selain itu, sambungnya, indikator lainnya adalah hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Opini BPK juga menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi.
“Kita meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kemarin. Kita juga mendapatkan penghargaan itu sebagai indikator reformasi birokrasi,” tambahnya.
Untuk peningkatan sumber daya manusia, Wiyono menyebut ada dua faktor keberhasilan yang menjadi indikator yakni pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penganggaran belanja daerah selalu memenuhi ketentuan undang.
“Undang-undang mengamanahkan belanja daerah 10 persen untuk kesehatan dan 20 persen untuk pendidikan, kita bahkan lebih dari itu. Ini menjadi prioritas kita di bidang SDM,” pungkasnya.
Editor : Oktavianus
