search

Politik

Debat PilkadaPilkada Balikpapanpilkada kukarHerdiansyah Hamzahuniversitas mulawarmanKPU BalikpapanKPU KukarKPU Kaltim

Tiga Catatan Khusus Akademisi Unmul di Debat Pilkada Balikpapan dan Kukar

Penulis: Redaksi Presisi
Senin, 26 Oktober 2020
Tiga Catatan Khusus Akademisi Unmul di Debat Pilkada Balikpapan dan Kukar
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah.

Kaltim, Presisi.co - Debat kandidat pada penyelenggaraan Pilkada di Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan akan menjadi ajang uji kelayakan terhadap visi-misi dan program kerja pasangan calon (Paslon) tunggal di masing-masing daerah tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Rudiansyah pada Sabtu (24/10/2020) lalu memastikan jika pihaknya sudah menyusun Tim Perumus dan Tim Panelis, sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dalam Pilkada kali ini.

"Tim Perumus dan Tim Panelis disusun berdasarkan kepakaran dan sesuai dengan tema tema-debat masing masing kabupaten/kota," ujar Rudiansyah Ketua KPU Provinsi Kaltim, Sabtu (24/10/2020).

Menanggapi itu, Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah secara khusus menyampaikan tiga catatan penting untuk para panelis yang dihadirkan untuk menguji visi-misi dan program kerja Paslon tunggal di Pilkada Balikpapan dan Kukar.

"Ada 3 stand point. Pertama, panelis harus lebih detail menggali problem pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat (direct issue), agar materi pertanyaan dan jawaban dalam debat nanti, jauh lebih membumi dan dipahami langsung oleh publik," ujar Castro sapaan karibnya.

Di mata Castro, pendalaman visi-misi dan program kerja Paslon harus benar-benar mengupas lebih dalam isu seputar pelayanan publik, hukum, korupsi, kesejahteraan dan lingkungan sebagai evaluasi kinerja Paslon yang tak lain merupakan petahana di Pilkada dua daerah tersebut.

Poin kedua, kata Castro, panelis semestinya juga secara implisit merepresentasikan pemilih "kolom kosong" dan yang pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters).

"Jadi materi debat juga seharusnya bermakna evaluasi terhadap kinerja paslon tunggal, terlebih mereka juga adalah petahana di daerahnya masing-masing," katanya.

Ketiga, diharapkan Castro agar para panelis yang ditunjuk tidak terpaku saat menguji Paslon sebatas kepakaran disiplin ilmunya masing-masing.

"Sebab tidak tertutup kemungkinan ada crossing issue dalam materi debat. Isu korupsi dan pelayanan publik misalnya," tutupnya. 

Editor : Oktavianus