Penulis: Rian
Kukar, Presisi.co - Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid menyebut pembangunan di daerah tak akan sukses tanpa adanya dukungan pemerintah pusat.
"Kukar masih butuh bantuan Pemerintah Pusat, guna menjalan program pembangunan yang merata dan berkeadilan di 18 kecamatan , " ucap Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, belum lama ini di ruang kerjanya.
Rasid menilai, sangat wajar Kukar mendapatkan porsi keuangan yang berlebih dari pemerintah pusat. Tiap tahun, lanjut Rasid, Kukar memberikan sumbangsih yang besar terhadap keuangan Negara, hingga Rp100 triliun/tahunnya. Mirisnya, yang kembali ke Kukar tidak sampai Rp10 triliun.
"Seperti APBD tahun 2019 tidak sampai Rp5 triliun yang diterima Kukar, dengan angka seperti itu, dirasa tidak cukup untuk pembangunan Kukar yang luas. Kalau untuk pembangunan kota Samarinda atau Balikpapan itu sudah sangat cukup," ucapnya.
Ketua Golkar Kukar ini mengaku bersyukur, Kukar dititipkan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah, seperti migas, batu bara, perkebunan, hingga potensi kelautan lainnya. Belum lagi Kukar memiliki obyek pariwisata yang bisa diandalkan, kalau dikelola secara baik.
"SDA yang dimiliki Kukar harus dikelola dengan bijaksana, dan harus memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan rakyat, " ujarnya.
Untuk itu, Rasid mengajak masyarakat, untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan. Beragam suku yang ada di Kukar harus bersatu padu terus membangun daerah yang lebih baik.
"Kukar sudah terkenal aman dan damai antar masyarakatnya, dan ini terjadi sejak lama. Jelang Pilkada Kukar 2020 kelompok masyarakat jangan terpecah belah, dan ini sudah dibuktikan dari beberapa kali agenda Pilkada di Kukar masyarakat masih tetap terjaga persatuannya," pesan Rasid.
