Penulis: Rian
Kukar, Presisi.co - Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid memastikan rekomendasi terhadap LKPj Tahun Anggaran 2019 Bupati Edi Damansyah disampaikan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, hingga penting untuk diperhatikan oleh Pemkab Kukar.
“Rekomendasi yang kami sampaikan secara tertulis, demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi kedepannya,“ ujar Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, dua hari yang lalu.
Ketua Golkar Kukar ini memastikan, tujuan rekomendasi lainnya, demi menciptakan otonomi daerah, yang selaras dengan jalannya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan mampu menjawab sesuai tuntutan zaman.
Landasannya tidak lepas dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Titik berat yang diinginkan bersama antara DPRD dan Pemkab Kukar, disebut Rasid terkait pemantapan Reformasi Birokrasi, peningkatan SDM Kukar yang unggul dan kompetens, peningkatan pembiayaan pembanguna daerah dan bidang pertanian serta pariwisata sebagai pengganti sumber daya alam yang tak terbaharui.
“Pembangunan infrastruktur yang merata di kecamatan dan desa. Meningkatkan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan partisipasi perempuan, " Ucapnya.
Rasid turut mengingatkan agar Pemkab Kukar dapat mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Itu disebutnya mengingat Kukar masih mengandalkan pembagian DBH Migas DAU dan DAK dari pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) masih minim.
“Rekomendasi yang DPRD sampaikan ke Bupati secara umum, rekomendasi pendapatan belanja dan pembiayaan, agar berjalan tepat sasaran dan guna, dalam menjalankan pembangunan untuk rakyat, “jelasnya.
Editor : Oktavianus
