Penulis: Presisi 1
Samarinda, Presisi.co - Partai Golongan Karya (Golkar) lakukan rapat kesiapan Musyawarah Daerah (Musda) di Sekretariat Golkar di Jalan Mulawarman, Rabu (11/3/2020).
Wakil Ketua Panitia, Abdurrahman Al Hasani menyatakan, pelaksanaan Musda tetap diadakan pada tanggal 14 dan 15 Maret
"Diputuskan dan dilaksanakan di Hotel Swiss-Belhotel, pukul 19.30 WITA, turut hadir disana Sekretaris Dewan Pengurus Pusat (DPP)," katanya.
Hasani, sapaannya , menyampaikan bahwa tanggal 14 sore itu peserta, peninjau, dan perwakilan DPP harus sudah datang.
"Malam kita pembukaan dan langsung pleno pertama pembahasan tata tertib dan jadwal acara. Besok pagi dilanjutkan dengan beberapa sidang-sidang dan pleno-pleno lain, pada Minggu sore kita upayakan selesai dan malamnya langsung bisa penutupan," jelasnya.
Ia memastikan tidak akan ada penundaan lagi untuk Musda Golkar kali ini.
"Saya pikir tidak lagi lah, karena ini permintaan DPP. Kalau kemarin ada beberapa hal yang belum selesai, maka DPP minta untuk pelaksanaannya ditunda. Yang ini sudah tidak akan ditunda karena itu sudah dijadwalkan, dan DPP sudah memastikan untuk hadir. Mudah-mudahan tidak akan tertunda lagi, karena panitia sudah dua kali berkoordinasi terkait keamanan," terangnya.
Hasani menyampaikan hal-hal yang tertunda kemarin sudah diselesaikan semua.
"Sudah selesai, dan memang cukup banyak penyebabnya mulai dari masalah pelaksanaan juga masalah tempat. Hari ini kita siapkan lagi, Jum'at sore kita gladi bersih," tuturnya.
Mengenai tugas panitia Musda, Hasani menegaskan bukan untuk mengurus calon, tetapi hanya melakukan pelaksanaan Musda.
"Kemarin gagal karena tidak ada kesiapan. Di daerah (DPD Kaltim) sudah siap, cuma di pusat (yang belum siap), beberapa ketua punya kesibukan lainnya jadi tertunda," bebernya.
Disinggung mengenai isu salah satu kendala hingga tertunda karena belum clearnya kesepakatan pencalonan, Hasani menampiknya. Menurutnya kesepakatan itu ada di Musda.
"Kalau kesepakatan adanya di luar Musda, saya pikir itu bukan kesepakatan. Itu hak prerogatif, karena kita tidak membatasi mereka (peserta) untuk melakukan lobi-lobi. Disitulah kesepakatan yang sebenarnya," ungkapnya.
Ia melanjutkan bahwa tidak ada batasan waktu, bagi para kandidat calon Ketua DPD Golkar Kaltim, untuk penyerahan berkas persyaratannya.
"Tidak ada batasan, sampai menjelang pembukaan Musda, rekomendasi dari DPD 2, organisasi bersayap, termasuk sebagai pendaftaran peserta musda. Itu kewenangan dari staring komite," kata Hasani.
Ditanya apakah ada kemungkinan aklamasi Hasani menyatakan untuk menunggu dan lihat hasilnya nanti.
"Karena tergantung pemilik suara. Pemilik suara kan DPD 2 kabupaten/kota, dan organisasi sayap yang didirikan, terserah mereka. Mau aklamasi silahkan, voting silahkan, musyawarah mufakat yah silahkan. Yang jelas saya berkeyakinan pelaksanaan musda ini aman dan damai, kondusif lah," pungkasnya.
