Penulis: Yusuf
Presisi – Atmosfer politik menjelang kontestasi Pilkada Samarinda 2020 kembali menghangat setelah DPC PDI Perjuangan Samarinda menegaskan belum adanya rekomendasi dukungan terhadap pasangan Andi Harun dan Rusmadi.
Dikatakatan Ketua DPC PDI-P Samarinda, Siswadi bahwa saat ini partainya masih menjalankan mekanisme partai, guna memutuskan kemana arah partai berlambangkan banteng itu berlabuh.
“Mekanisme partai masih bergulir. Kami pastikan kedua nama (Andi Harun-Rusmadi) itu tidak direkomendasikan PDI-P,” ungkap Siswadi, saat menggelar konferensi pers di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (29/1)
Diketahui, Andi Harun yang tak lain merupakan Ketua DPD Gerindra Kaltim turut mendaftarkan dirinya ke partai milik Megawati PDI-P. Sementara, ada 12 nama yang turut mendaftar di PDI-P guna meraih dukungan sebagai bakal calon walikota dan wakil wali kota di Pilkada Samarinda ini.
"Andi Harun memang mendaftar. Tapi, Rusmadi Wongso tak pernah mendaftar di PDI-P. Bahwa, dia (Rusmadi) pernah di usung PDI-P, iya. Tapi dia bukan kader PDI-P," tegas Siswadi yang juga merupakan Ketua DPRD Kota Samarinda.
Lanjut dikatakan Siswadi, saat ini PDI-P juga belum tuntas melakukan survey terhadap 12 bakal calon kepala daerah yang mendaftar ke partainya. Adapun nama yang akan direkomendasikan nanti, disebut Siswadi akan diumumkan paling lambat di Maret, pasca selesainya survei internal yang dijadwal keluar pada akhir Februari mendatang.
"Nantinya, kami akan memutuskan dua nama berpasangan, sekaligus bentukan koalisinya," lanjut Siswadi.
Foto : Andi Harun (baju putih) saat diwawancara usai menghadiri bedah visi misi calon pemimpin Samarinda yang di gelar PWI Kaltim.
Menyikapi konferensi pers yang digelar DPC PDI Perjuangan, Andi Harun dihari yang sama turut melontarkan jawaban melalui via telpon. Menurutnya, sesuai tata aturan pendaftaran di DPC PDI Perjuangan, tak pernah ada aturan tertulis yang menyebut bahwa partai yang menentukan pasangan.
"Pada tata aturan pendaftaran tidak pernah ada secara lisan atau tertulis bahwa partai yang menentukan pasangan," sebutnya.
Pria yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim itu menilai, etika politik terkait keputusan mendukung atau tidaknya partai politik terhadap bakal calon menjadi calon yang diusung juga harus turut dikedepankan.
"Seharusnya secara etika politik disampaikan secara tertulis atau lisan dalam mekanisme pendaftaran di PDIP, bukan melalui konfrensi pers, karena kami mendaftar berusaha memenuhi secara prosedural dan penuh etik kepada PDI-P," ujarnya.
Andi Harun turut menyayangkan adanya konferensi pers yang digelar DPC PDI-P yang menurutnya, kontraproduktif terhadap komunikasi politik antara dirinya dengan Ketua DPD PDI-P Kaltim. Terlebih, muncul statement yang menyatakan tak mendukungnya di Pilkada Samarinda.
"Seharusnya tidak harus ‘mendiskreditkan’ di antara pendaftar yang telah beritikad baik dan menaruh rasa hormat kepada PDI-P. Materi konfrensi pers tersebut terkesan kontraproduktif dengan komunikasi Ketua DPD dengan kami yang masih berjalan intens," terangnya.
