Penulis: Presisi 1
Presisi - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Ya'qub, menyebut persoalan disparitas pendidikan masih menjadi isu penting yang harus segera diatasi pemerintah.
Pernyataan tersebut, dikatakan Rusman menanggapi isu Program Merdeka Belajar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, yang sudah diluncurkannya di Jakarta pada Rabu (11/12) lalu.
"Pemerintah harus konsekuen, konsisten. Harus ada pemerataan sarana dan prasarana. Tidak boleh lagi ada kesenjangan, ada yang maju sekali, ada yang ketinggalan sekali, sementara parameter ujiannya sama," tegas Politikus PPP itu.
Masih terkait disparitas, Rusman juga menyinggung kesetaraan kompetensi para pendidik yang disebutnya masih menjadi kendala. "Artinya, tidak mungkin ini berjalan dengan baik, jika antar kawasan, kecamatan hingga pedesaan, tingkat kompetensinya berbeda," tegasnya lagi.
Menukik pada wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang masuk dalam salah satu Program Merdeka Belajar, Mendikbud Nadiem Makarim, disikapi Rusman secara diplomatis.
"Secara prinsip, kami hargai upaya reformasi dibidang pendidikan oleh Pak Menteri, maka itu kita tunggu konsep merdeka belajar itu seperti apa nantinya," sebut Rusman.
Berita Terkait : Ujian Nasional Dihapus, Ini Penjelasan Mendikbud Nadiem Makarim
Ujian Nasional, dikatakan Rusman merupakan ajang kompetisi bagi para siswa didik di sekolah. Dia mengkhawatirkan, jika UN di hapus dan diserahkan ke sekolah, akan ada bergaining antara penyelenggara pendidikan dan orang tua, yang kemudian malah menurunkan kualitas pendidikan.
"Artinya, jika memang UN ini ingin dihapuskan, tentukan dulu variabel pengganti yang menjadi indikator kelulusan," tegasnya.
Rusman berharap, UN tidak lagi menjadi momok bagi para siswa didik. Dengan begitu, tolok ukur kelulusan siswa juga harus dipertegas dengan menentukan variabel-variabel lain, di luar ujian nasional yang selama ini, diakui Rusman menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
"Selain UN, adapula variabel lain yang di kumulatifkan sebagai indikator kelulusan. Sekolah juga harus diakomodir, karena mereka yang lebih tahu siswanya." tegasnya.
