Penulis: Andi Desky Randy Pranata
Presisi- Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun (AH) secara tegas mengatakan bahwa Fraksi Gerindra, menolak usulan penggunan hak interpelasi, yang diusulkan 20 Anggota DPRD Kaltim.
Secara politik, Partai Gerindra dikatakan AH, adalah pengusung Isran- Hadi pada pilgub lalu, sehingga, lanjutnya Partai Gerindra akan selalu mendukung seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor.
Ketua DPW Gerindra tersebut mengannggap, subtansi usulan interpelasi yang dilayangkan pada awal Oktober 2019 lalu, dinilainya belum cukup kuat. Persyaratan formil dan materil pun dianggapnya belum terpenuhi.
Berita Terkait : Interpelasi Gubernur Kaltim, Begini Sikap Fraksi PDI Perjuangan
"Secara politik kami pengusung Pak Isran, apapun kebijakan beliau akan kami dukung," terang Andi Harun.
Terkait paripurna interpelasi yang kabarnya akan diagendakan pada 17 Desember 2019 mendatang, Andi Harun mengaku belum mengetahui hal tersebut. Menurutnya agenda yang diketahuinya yaitu rapat pimpinan yang akan digelar sehari sebelumnya.
Sebelumnya, Andi juga sempat menyebutkan hak interpelasi yang diusulkan oleh sebagian Anggota DPRD Kaltim, merupakan hal wajar dalam sistem pemerintahan.
Berita Terkait : Andi Harun Sebut Interpelasi Gubernur Tak Perlu di Dramatisir
"Publik tidak perlu mendramatisir, karena ini adalah hal yang sangat biasa dan normal terjadi dalam tata pergaulan pemerintahan," katanya
Agar tidak ada pemahaman yang bias terhadap interpelasi ini, Andi Harun alias AH menegaskan, usul interpelasi bersandar pada PP 12 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
