search

DPRD Kaltim

dprd kaltimibu kota negarakabupaten kutai kartanegaragerindra

Reza Fachlevi Minta Pemerintah Pusat Ikut Berkontribusi Terhadap Persoalan Infrastrukur di Kukar.

Penulis: Presisi 1
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 886 views
Reza Fachlevi Minta Pemerintah Pusat Ikut Berkontribusi Terhadap Persoalan Infrastrukur di Kukar.
Anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi dari Fraksi Partai Gerindra

Presisi - Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra Akhmed Reza Fachlevi mendorong pemerintah pusat untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan di Kutai Kartanegara (Kukar). Hal tersebut diungkapkan Reza, mengingat sebagian wilayah Kukar telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai wilayah ibu kota negara baru Republik Indonesia.

Dirinya menilai, banyak pembangunan yang perlu digenjot guna persiapan menjadi IKN. Salah satunya seperti dibidang infrastruktur, hingga kini Kukar disebutnya cukup tertinggal, sehingga memerlukan pembangunan dibidang tersebut.

“Pemerintah perlu mempersiapkan segala sesuatunya, bidang infrastruktur seperti akses jalan yang terhubung dengan baik antar daerah. Seperti dari Kukar ke Samarinda, dan Kukar ke PPU dan ke daerah lain. Belum lagi permasalahan banjir dan fasilitas publik lainnya. Dukungan pusat penting karena APBD provinsi/kabupaten tak akan mampu mengcover,” ungkap Reza.

Belum meratanya pembangunan di Kukar, dikatakannya menjadi kendala terhadap kemajuan daerah.  Oleh sebab itu Reza berharap selain terbangunnya infrastrukutur dengan baik, pengembangan SDM juga harus terus menjadi program pemerintah agar bisa mempersiapkan diri bersaing dengan pendatang dari luar ketika IKN baru terbentuk.

“Pembangunan yang berjalan selama ini sudah baik, hanya belum maksimal. Diperlukan program dan kegiatan prioritas yang benar-benar memberi dampak luas dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Reza.

Sementara sebagai daerah yang memiliki potensi wisata, peluang tersebut harus terus digali dan ditojolkan sehingga memiliki daya tarik yang mampu mengembangkan pariwisata di Kukar. Sehingga dengan rencana pemindahan IKN ke Kukar, potensi wisata bisa menjadi andalan yang mampu menambah PAD.

“Jika selama ini cenderung mengandalkan SDA maka harus beralih, untuk mendorong pembangunan maka pemerintah daerah perlu lebih inovatif dalam membuat kebijakan sehingga bisa terus menambah PAD dan melebarkan peluang usaha yang ada di Kukar untuk Kukar yang lebih maju,” pungkasnya. (adv/presisi)